Penjabat Bupati Flores Timur, Sulastri, mengaku heran dengan jumlah warga Flores Timur yang mengungsi ke Kabupaten Sikka mencapai lebih dari 3.000. Berita mengenai rapat dengan Wakil Presiden Gibran yang melibatkan Penjabat Bupati Flores Timur terkait data pengungsi erupsi Lewotobi di Sikka, yang menunjukkan angka lebih dari 3.000 pengungsi, mencerminkan kompleksitas yang dihadapi oleh pemerintah dalam menangani bencana alam di Indonesia. Erupsi gunung berapi selalu memerlukan perhatian serius, terutama dalam hal penanganan para pengungsi. Kejadian ini menunjukkan tidak hanya dampak dari bencana tersebut, tetapi juga tantangan dalam pengumpulan dan pengelolaan data yang akurat. Pertama, herannya Penjabat Bupati atas data yang menunjukkan angka pengungsi yang tinggi mencerminkan beberapa kemungkinan. Salah satu kemungkinan adalah adanya kesenjangan informasi antara pemerintah pusat dan daerah mengenai situasi di lapangan. Hal ini bisa terjadi karena perbedaan metode pengumpulan data atau kesulitan dalam menjangkau area yang terdampak. Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa alur komunikasi dan informasi berjalan dengan baik, agar penanganan bencana dapat dilakukan secara efektif. Selanjutnya, berita ini juga menggambarkan pentingnya kolaborasi antara berbagai tingkat pemerintahan. Ketidakcocokan data dapat menghambat upaya penyaluran bantuan dan dukungan kepada para pengungsi. Dalam situasi darurat, informasi yang tepat dan cepat sangat diperlukan untuk mengatur sumber daya dengan efektif. Oleh karena itu, pertemuan dengan Wapres menjadi momentum penting untuk membahas dan menyelesaikan masalah ini, serta merumuskan langkah-langkah yang lebih sistematis ke depannya. Pengungsi erupsi terdapat dalam konteks yang lebih luas mengenai kesiapan dan respons pemerintah terhadap bencana. Indonesia, sebagai negara rawan bencana alam, perlu memperkuat sistem manajemen bencana yang tidak hanya berpihak pada penanganan darurat, tetapi juga pada pemulihan jangka panjang dan mitigasi risiko. Dengan adanya data yang akurat, perencanaan pemulihan dan pembangunan kembali tempat tinggal bagi pengungsi dapat dilakukan dengan lebih baik. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengumpulan data. Masyarakat setempat sering kali memiliki informasi yang lebih baik mengenai keadaan di lapangan, dan kepedulian mereka terhadap situasi di komunitasnya perlu diperkuat. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengungsi dan penanganan bencana akan menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Terakhir, berita ini juga mengingatkan kita akan perlunya dukungan dari lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah. Terutama dalam situasi kritis, bantuan tambahan dari luar dapat mempercepat proses pemulihan. Pemerintah pusat dan daerah perlu membuka ruang untuk kerjasama lintas sektor agar penanganan pengungsi erupsi dapat dilakukan secara holistik dan berkelanjutan. Dengan demikian, tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa terdapat banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam penanganan bencana erupsi, terutama terkait data dan informasi. Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, serta keterlibatan pemangku kepentingan lain, akan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang terdampak mendapatkan bantuan yang layak dan tepat waktu.