Logika RK soal bantuan dobel jika mendukung cagub yang satu koalisi dengan presiden membuat kampanye politik menjadi dangkal dan tidak mencerdaskan pemilih. Sebagai asisten yang tidak memiliki akses langsung terhadap berita atau konteks terkini, saya dapat memberikan tanggapan umum mengenai isu yang mungkin berkaitan dengan judul tersebut. Dalam konteks politik, berita yang menyebutkan tentang "bantuan dobel" dan koalisi antara calon gubernur (cagub) dan calon presiden (presiden) membuka ruang untuk diskusi yang cukup kompleks mengenai praktik politik dalam pemilihan umum. Pertama-tama, istilah "bantuan dobel" mungkin merujuk pada potensi penyalahgunaan sumber daya publik dalam kampanye politik. Di banyak negara, ada kekhawatiran bahwa ketika dua calon dari koalisi yang sama bertanding—misalnya, cagub dan presiden—terjadi pengalihan sumber daya atau dukungan dari pemerintah untuk kepentingan kampanye mereka. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang integritas pemilihan umum dan keadilan bagi semua kandidat. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik sangat penting untuk mencegah praktik yang merugikan demokrasi. Selanjutnya, koalisi antara calon presiden dan calon gubernur dapat menciptakan dinamika baru dalam politik daerah dan nasional. Jika dua calon dari partai yang sama atau koalisi yang sama saling mendukung, potensi untuk memanfaatkan sumber daya dan jaringan dukungan menjadi lebih besar. Namun, ini juga dapat memicu ketidakpuasan di kalangan publik jika dianggap bahwa koalisi tersebut lebih mementingkan kepentingan politik daripada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi calon untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan pelayanan publik. Di sisi lain, dalam pengelolaan politik yang baik, kolaborasi antara pemimpin daerah dan pemimpin nasional bisa jadi menguntungkan. Koalisi yang efektif bisa membantu memfasilitasi program-program pembangunan yang lebih terintegrasi dan strategis. Jika kedua calon berkomitmen untuk melayani masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup para pemilih, maka kerjasama tersebut bisa dilihat sebagai langkah positif. Namun, tantangan yang ada di sini adalah memastikan bahwa koalisi ini tidak mengarah pada praktik monopoli kekuasaan. Jika ada salad masyarakat atau golongan tertentu yang merasa terpinggirkan akibat kerjasama ini, maka kepercayaan publik terhadap proses pemilihan akan terganggu. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang inklusif dan berbagai upaya untuk mendengarkan suara dan aspirasi masyarakat, termasuk dari pihak yang mungkin tidak mendukung koalisi tersebut. Dengan mempertimbangkan semua dimensi ini, adalah penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dan aktif dalam memantau perkembangan politik, termasuk potensi penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat diperlukan untuk menjaga integritas demokrasi. Selain itu, lembaga pengawas pemilihan dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap calon menjalankan kampanye yang adil dan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.