Buntut Sritex dinyatakan pailit, Komisi VII DPR RI menyiapkan 2 UU baru, tentang perindustrian dan sandang, dan membahas soal revisi UU kepailitan. Berita tentang 'Buntut Sritex Pailit, DPR Siapkan 2 UU Baru Terkait Tekstil' memunculkan berbagai isu penting yang perlu dicermati, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kebijakan industri dalam negeri. Sritex, sebagai salah satu perusahaan tekstil besar di Indonesia, pailit tentu memberikan dampak yang signifikan tidak hanya bagi para pekerjanya, tetapi juga bagi ekosistem industri tekstil secara keseluruhan. Pertama, keruntuhan Sritex bisa dilihat sebagai refleksi dari tantangan yang dihadapi oleh industri tekstil di Indonesia. Dengan meningkatnya persaingan dari produk impor, khususnya dari negara-negara yang memiliki biaya produksi lebih rendah, banyak perusahaan lokal berjuang untuk bertahan. Kesulitan ini diperparah dengan fluktuasi harga bahan baku dan kebijakan perdagangan yang tidak selalu mendukung industri lokal. Oleh karena itu, hadirnya dua UU baru yang disiapkan oleh DPR menjadi langkah penting untuk menciptakan regulasi yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan industri tekstil di Indonesia. Kedua, kebijakan yang akan diambil oleh DPR perlu memperhatikan aspek keberlanjutan dan efisiensi industri. Misalnya, UU baru harus mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan penjaminan hak-hak mereka, sekaligus menciptakan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, kebijakan tarif yang adil terhadap produk impor juga bisa menjadi salah satu solusi untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan yang tidak seimbang. Di sisi lain, penting juga untuk melibatkan pemangku kepentingan lain, seperti serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan komunitas lokal dalam proses penyusunan UU ini. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan kebijakan yang dihasilkan bisa lebih komprehensif dan menyentuh langsung masalah yang ada di lapangan. Hal ini juga akan mengurangi potensi konflik dan memicu kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan sektor swasta. Dampak sosial dari kebijakan ini juga tidak boleh diabaikan. Kehilangan pekerjaan akibat kebangkrutan Sritex bisa memicu masalah sosial yang lebih besar jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, program-program penanganan sosial dan pelatihan bagi para pekerja yang terdampak harus menjadi bagian integral dari kebijakan baru yang dirumuskan. Pemerintah perlu mencari cara untuk mengalihkan pekerja ke sektor-sektor lain atau memberikan keterampilan baru agar mereka tetap dapat berkontribusi dalam perekonomian. Akhirnya, penerapan UU yang efektif dan responsif akan sangat tergantung pada komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah dan sektor industri. Reformasi yang dibutuhkan bukan hanya dalam hal regulasi, tetapi juga dalam cara pandang terhadap industri tekstil dan perannya dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan industri tekstil Indonesia dapat bangkit kembali dan bersaing di pasar global, sambil memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.