Menlu RI, Sugiono, menyoroti akses internet yang tak merata di Asia-Pasifik dalam APEC 2024, serukan pembangunan infrastruktur digital yang inklusif. Berita mengenai kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) yang menyoroti akses internet yang tidak merata di kawasan Asia-Pasifik sangat relevan dan penting. Dalam era digital saat ini, akses internet menjadi salah satu faktor penentu dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Menlu RI mengangkat isu ini selama pertemuan APEC menunjukkan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam menyelesaikan tantangan-tantangan global, termasuk ketidakmerataan akses teknologi. Di kawasan Asia-Pasifik, yang terdiri dari negara-negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang sangat berbeda, ketidakmerataan akses internet menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan. Banyak daerah, terutama yang terletak di pedesaan atau di negara-negara yang sedang berkembang, masih kesulitan untuk mendapatkan koneksi internet yang cepat dan stabil. Hal ini menciptakan kesenjangan digital yang menghambat kemajuan pendidikan, inovasi, dan bahkan partisipasi dalam ekonomi global. Inisiatif yang menargetkan peningkatan akses dan infrastruktur teknologi informasi menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan ini. Selain itu, tidak hanya akses yang menjadi masalah, tetapi juga kualitas dan keterjangkauan internet. Banyak masyarakat yang merasa kesulitan untuk mengakses internet dengan biaya yang terjangkau, apalagi untuk para pelajar dan pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, dialog di tingkat internasional seperti APEC sangat krusial untuk mencari solusi bersama. Negara-negara anggota dapat saling berbagi pengalaman dan strategi terbaik dalam meningkatkan infrastruktur digital agar lebih inklusif. Mengatasi masalah akses internet yang tidak merata juga berimplikasi pada pengembangan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia. Dengan akses internet yang lebih baik, masyarakat akan memiliki peluang yang lebih luas untuk belajar, berinovasi, dan berkontribusi terhadap ekonomi digital. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung investasi dalam teknologi dan pendidikan harus menjadi bagian dari agenda pembangunan di masing-masing negara. Dalam konteks ini, peran sektor swasta juga tak bisa diabaikan. Kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam membangun infrastruktur jaringan dapat mempercepat proses penyediaan akses internet yang lebih baik. Model kemitraan publik-swasta bisa dijadikan solusi strategis untuk mengatasi tantangan ini. Secara keseluruhan, sorotan Menteri Luar Negeri RI dalam pertemuan APEC mengenai akses internet yang tidak merata ini mencerminkan pemahaman yang mendalam mengenai tantangan yang dihadapi kawasan Asia-Pasifik. Langkah tersebut merupakan langkah ke arah yang benar, dan harapannya dapat menjadi pemicu bagi kolaborasi yang lebih kuat antar negara untuk menciptakan dunia digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua.