Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, akhirnya menanggapi soal kedekatan dengan Ivan Sugianto, pengusaha Surabaya yang paksa siswa SMA sujud Berita mengenai kedekatan Polda Jatim dengan Ivan Sugianto, seorang pengusaha Surabaya yang dilaporkan terlibat dalam kasus pemaksaan siswa SMA untuk sujud, menyoroti berbagai isu yang kompleks, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan hingga dampak sosial di kalangan generasi muda. Dalam situasi seperti ini, penting untuk menyikapi dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Pertama, tindakan pemaksaan terhadap siswa untuk melakukan sujud jelas mencederai hak asasi manusia. Apa pun alasan di balik tindakan tersebut, tidak ada justifikasi yang dapat diterima untuk menggunakan kekuatan atau tekanan terhadap individu, terutama anak-anak muda yang seharusnya berada dalam lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung. Tindakan semacam ini dapat menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan bagi korban, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan mereka di masa depan. Kedekatan Polda Jatim dengan Ivan Sugianto juga menciptakan persepsi negatif di masyarakat mengenai integritas lembaga penegak hukum. Jika aparat kepolisian terlibat dalam pergaulan yang tidak etis dengan pengusaha atau individu yang terlibat dalam kontroversi, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Publik berhak atas transparansi dan akuntabilitas dari pihak berwenang, terutama ketika menyangkut kasus yang melibatkan anak-anak dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kasus ini. Kasus pemaksaan tersebut tidak hanya menjadi masalah bagi siswa yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi lingkungan pendidikan secara keseluruhan. Sekolah-sekolah seharusnya menjadi tempat untuk belajar dan berkembang, tanpa takut akan intimidasi atau tekanan dari orang dewasa. Masyarakat perlu berkolaborasi untuk menciptakan kondisi yang aman dan mendukung bagi generasi muda agar mereka dapat berkontribusi secara positif ke depan. Polda Jatim juga perlu melakukan evaluasi internal untuk memastikan bahwa hubungan dengan individu-individu tertentu tidak mempengaruhi tindakan dan keputusan mereka dalam penegakan hukum. Setiap dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau hubungan yang tidak etis harus diperiksa secara menyeluruh. Ini bukan hanya tentang kasus ini, tetapi juga tentang bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian harus dipertahankan melalui tindakan yang transparan dan profesional. Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga membuka dialog penting tentang pendidikan karakter dan nilai-nilai moral yang diajarkan di sekolah. Pendidikan seharusnya menanamkan sikap saling menghormati dan perlunya mengedepankan dialog ketimbang pemaksaan. Generasi muda perlu dididik untuk berpikir kritis dan mengungkapkan pendapat mereka tanpa takut akan reperkusi negatif. Secara keseluruhan, berita tentang Ivan Sugianto dan Polda Jatim menimbulkan keprihatinan besar mengenai perlindungan anak, integritas penegak hukum, dan pendidikan di Indonesia. Diperlukan tindakan konkret untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang dan bahwa semua individu, terutama anak-anak, mendapatkan perlindungan yang layak dalam lingkungan mereka.