Hal tersebut diungkap pada diskusi bertema 'Strategi Pamungkas Memenangkan Suara Rakyat' yang berlangsung, Sabtu (16/11/2024) malam. Berita dengan judul 'Pilkada Rawan Politik Uang, Hanya 10 Persen Pemilih Rasional, Menghalangi Pemimpin Berkualitas' mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam sistem demokrasi, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Politisi dan pemilih seharusnya menyadari bahwa praktik politik uang menjadikan proses demokrasi tidak adil dan menghambat munculnya pemimpin yang benar-benar memiliki integritas dan kapasitas untuk membawa perubahan positif. Ketika pemilih lebih dipengaruhi oleh materi daripada visi dan misi calon pemimpin, maka sesungguhnya mereka sedang merugikan diri sendiri dalam jangka panjang. Fakta bahwa hanya 10 persen pemilih yang dianggap rasional menunjukkan ada masalah mendasar dalam pendidikan politik serta kesadaran masyarakat. Banyak pemilih mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya memilih berdasarkan kinerja dan rekam jejak calon pemimpin, serta program yang ditawarkan untuk kemajuan daerah. Ini menjadi tantangan besar bagi lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan literasi politik agar pemilih dapat membuat keputusan yang lebih baik dan tidak terjebak dalam jebakan politik uang. Dari sisi calon pemimpin, situasi ini juga menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Calon yang berkualitas seringkali kesulitan bersaing dengan mereka yang lebih mampu memberikan imbalan materi kepada pemilih. Ini menciptakan dilema etis bagi calon, di mana mereka harus mempertimbangkan apakah akan mengikuti praktik yang tidak etis atau tetap pada prinsip yang benar. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat regulasi yang mengatur kampanye pemilihan, termasuk sanksi yang tegas terhadap praktik politik uang. Keterlibatan masyarakat untuk melawan praktik-praktik ini sangat penting. Masyarakat yang aktif dan peduli dapat berperan sebagai pengawas dalam setiap proses pemilihan dan memastikan bahwa praktik politik yang bersih didorong. Selain itu, pihak media juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan edukatif kepada publik, sehingga mereka dapat memahami dampak dari pilihan mereka. Akhirnya, keberlanjutan reformasi sistem pemilu dan peningkatan kualitas pendidikan politik di masyarakat adalah langkah kunci untuk memastikan demokrasi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Pemilih yang teredukasi dan memiliki kesadaran tinggi dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa pemimpin yang berkualitas muncul dan dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi daerah. Tanpa adanya upaya kolektif untuk memperbaiki situasi ini, harapan untuk memiliki pemimpin yang berkualitas dan responsif akan sulit terwujud.