Pengacara Firdaus Oibowo bela Ivan Sugianto, pengusaha Surabaya yang viral paksa siswa SMA sujud dan menggonggong. Berita mengenai pernyataan Firdaus Oibowo yang bela Ivan Sugianto dan menyebut tindakan polisi terhadap pengusaha Surabaya seolah seperti perlakuan terhadap teroris tentu menarik perhatian. Dalam konteks ini, pernyataan tersebut mencerminkan ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap cara penegakan hukum yang diterapkan oleh aparat. Ketika pengusaha merasa diperlakukan secara tidak adil atau berlebihan, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam penegakan hukum. Tindakan polisi yang dianggap berlebihan bisa dilihat sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak-hak individu. Dalam kasus-kasus di mana aparat keamanan melakukan penggerebekan atau penangkapan dengan kekuatan yang tidak proporsional, hal ini akan menimbulkan rasa trauma dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat, terutama para pelaku usaha. Banyak pengusaha yang berkontribusi pada perekonomian lokal dan nasional, sehingga perlakuan yang keras terhadap mereka bisa berdampak negatif pada iklim investasi dan usaha serta menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Firdaus Oibowo berusaha menyoroti apa yang bisa dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum. Memanggil pengusaha sebagai 'target' dan menggambarkan tindakan polisi seolah mereka adalah teroris bisa menimbulkan perdebatan tentang batasan dalam penegakan hukum. Sebagai masyarakat sipil, penting untuk mendiskusikan dan mencari solusi agar proses hukum dapat dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel, tanpa mengorbankan hak individu. Namun, di sisi lain, sangat penting untuk mengingat bahwa penegakan hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum perlu dilakukan untuk mencegah korupsi, penipuan, atau tindakan ilegal lainnya yang bisa merugikan orang banyak. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara menjalankan kewajiban untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu. Situasi ini mengingatkan kita akan pentingnya dialog antara pengusaha, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Membangun jembatan komunikasi yang baik dapat mengurangi kesalahpahaman dan menciptakan lingkungan di mana keadilan dan keberlangsungan usaha dapat berjalan berdampingan. Jika dialog ini terjalin dengan baik, maka langkah-langkah pencegahan dan tindakan hukum dapat dilakukan dengan cara yang lebih beradab. Terakhir, pernyataan tersebut mungkin menjadi pencetus untuk meninjau kembali kebijakan dan praktik penegakan hukum yang ada, agar tidak ada pihak yang merasa terdiskriminasi dan semua warga negara dapat merasakan perlindungan yang sama di bawah hukum. Ini menjadi tugas kita semua, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, untuk terus mendorong terciptanya lingkungan yang adil dan berkeadilan.