LBH Medan kecam pernyataan anggota DPR RI Ahmad Sahroni terkait penyerangan 45 anggota TNI terhadap warga di Desa Selamat, Sumut. Berita yang berjudul "Sahroni Sebut Warga Arogan dalam Kasus Penyerangan TNI di Deli Serdang, LBH: Melukai Hati Masyarakat" mencerminkan dinamika antara aparat keamanan dan masyarakat, yang sering kali berada dalam ketegangan. Dalam pernyataannya, Sahroni mungkin bermaksud untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum dan disiplin, tetapi istilah "warga arogan" bisa dianggap terlalu menyudutkan masyarakat, terutama jika dilihat dari perspektif mereka yang mungkin merasa terpinggirkan. Sebagai seorang anggota legislatif, Sahroni seharusnya menyadari bahwa setiap tindakan dan pernyataan yang diambil dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap institusi negara. Menyebut warga sebagai "arogan" bisa memicu perasaan tidak senang di kalangan masyarakat, terutama jika mereka merasakan bahwa suara mereka tidak didengar atau hak-hak mereka terabaikan. Dalam konteks kasus penyerangan TNI, penting untuk melihat akar permasalahan, mengapa terjadi ketegangan yang berujung pada aksi-aksi tersebut. LBH (Lembaga Bantuan Hukum) sebagai perwakilan masyarakat sipil tentu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat tentang pengaruh pernyataan tersebut. Kritik yang mereka sampaikan mengenai "melukai hati masyarakat" menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat dan aparat keamanan harus dikelola dengan sensitif dan bijaksana. Ketidakpahaman dan rasa sakit yang dirasakan oleh masyarakat bisa menimbulkan dampak jangka panjang jika tidak diatasi dengan baik. Dari perspektif yang lebih luas, peristiwa-peristiwa semacam ini sering kali menciptakan keretakan antara TNI dan masyarakat. Ketegangan ini bisa diperburuk jika terkait dengan isu-isu sosial seperti kemiskinan, penggusuran, atau pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan aparat untuk lebih berinteraksi dengan masyarakat, mendengarkan keluhan, dan mencari solusi yang adil dan menyeluruh. Akhirnya, untuk mengatasi isu-isu semacam ini, diperlukan dialog yang konstruktif antara semua pihak, termasuk pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Pembangunan kepercayaan adalah kunci untuk menciptakan kondisi yang aman dan harmonis. Hal ini tidak hanya melibatkan penegakan hukum, tetapi juga memahami dan menghormati hak-hak serta aspirasi masyarakat. Kesadaran ini akan membantu mencegah terjadinya kasus-kasus serupa di masa depan dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis.