PJ Wali Kota Pangkalpinang Budi Utama sudah bertemu dan mendapat masukan dari Ombudsman untuk membuat Perwako tentang legalitas sumbangan di sekolah Berita mengenai langkah Pj Wali Kota Pangkalpinang untuk membuat Peraturan Walikota (Perwako) yang melegalkan sumbangan sukarela di sekolah mengundang berbagai tanggapan dan perspektif. Pada satu sisi, langkah ini bisa dilihat sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam pengumpulan dana pendidikan yang seringkali menjadi perdebatan di masyarakat. Hal ini dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan potensi penyalahgunaan yang mungkin muncul seiring dengan sumbangan yang tidak terstruktur. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa langkah ini dapat memberikan pintu terbuka untuk pengumpulan dana yang tidak seharusnya dilakukan, terutama jika tidak diawasi secara ketat. Sekolah-sekolah sudah seharusnya mendapatkan dana yang cukup dari anggaran pemerintah, dan jika sumbangan sukarela ini tidak dikelola dengan baik, bisa jadi akan muncul kesenjangan antara sekolah-sekolah yang mampu menarik sumbangan dan yang tidak. Ini dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa, sehingga anak-anak dari latar belakang ekonomi yang berbeda mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Aspek lain yang perlu dicermati adalah transparansi penggunaan dana sumbangan tersebut. Dengan adanya Perwako, akan sangat penting untuk menetapkan regulasi yang jelas mengenai bagaimana dana tersebut dikumpulkan, dikelola, dan dilaporkan. Tanpa mekanisme pengawasan yang baik, ada risiko bahwa dana yang terkumpul tidak digunakan sebagaimana mestinya atau bahkan disalahgunakan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan orang tua siswa dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan dana tersebut. Dalam konteks pendidikan yang inklusif, keberadaan sumbangan sukarela seharusnya tidak mengalihkan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan akses kepada pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang ekonomi. Jika Perwako ini diterapkan, harus diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan anggaran pendidikan dan kebijakan afirmatif bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah kurang mampu. Terakhir, pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap implementasi Perwako ini juga sangat krusial. Harus ada mekanisme yang jelas agar masyarakat, termasuk orang tua dan komite sekolah, dapat memberikan masukan dan tindakan bila terjadi penyimpangan. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa tujuan awal dari sumbangan sukarela ini tetap fokus pada peningkatan kualitas pendidikan untuk semua anak. Secara keseluruhan, pembuatan Perwako yang melegalkan sumbangan sukarela di sekolah harus dilakukan dengan hati-hati, memperhatikan berbagai aspek, dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Jika dikelola dengan benar, ini bisa memunculkan peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun jika tidak, justru bisa memperburuk kesenjangan yang sudah ada.