Budi mengaku prihatin dengan stigma yang berkembang di masyarakat terkait sumbangan untuk kebutuhan sekolah dianggap sebagai pungli Berita mengenai kedatangan Pj Wali Kota dan Kadindik Pangkalpinang ke Ombudsman Babel untuk membahas aturan sumbangan sekolah menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menangani isu pendidikan yang sensitif. Sumbangan atau biaya pendidikan di sekolah seringkali menjadi masalah yang kontroversial, terutama terkait dengan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya diskusi ini, diharapkan dapat tercipta regulasi yang lebih jelas dan adil sehingga tidak ada siswa yang tertinggal hanya karena masalah biaya. Kedatangan pejabat daerah ke Ombudsman juga mencerminkan adanya kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Ombudsman, sebagai lembaga pengawas layanan publik, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa praktik-praktik yang ada tidak melanggar hak-hak siswa dan orang tua. Keterlibatan Ombudsman dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam mencari solusi terhadap masalah yang mungkin timbul akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap besaran sumbangan yang diminta oleh sekolah. Di sisi lain, diskusi ini juga dapat menjadi titik awal untuk merumuskan kebijakan yang lebih harmonis antara pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah. Jika ada kesepakatan yang baik antara semua pihak, hal ini bisa mengurangi ketegangan yang sering muncul terkait masalah sumbangan. Pj Wali Kota dan Kadindik sebagai pengambil keputusan harus mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk komunitas sekolah, agar keputusan yang diambil dapat diterima secara luas. Melalui dialog ini, diharapkan setiap pihak dapat memahami posisi dan sudut pandang satu sama lain. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan pengajaran yang baik, sementara orang tua perlu memahami bahwa ada biaya yang wajar terkait dengan layanan pendidikan. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa sumbangan yang diminta tidak membebani orang tua, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Terlebih lagi, sosialisasi mengenai aturan sumbangan sekolah harus dilakukan secara efektif agar semua orang tua dan siswa memahami hak dan kewajiban mereka. Tanpa pemahaman yang jelas, kesalahpahaman dapat terus terjadi, yang pada akhirnya dapat merugikan siswa. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan mudah dipahami, diharapkan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan inklusif dapat tercipta. Secara keseluruhan, langkah yang diambil oleh Pj Wali Kota dan Kadindik Pangkalpinang adalah sebuah langkah positif menuju pengelolaan pendidikan yang lebih baik. Diharapkan hasil dari pertemuan ini dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan dan membawa perubahan yang signifikan bagi dunia pendidikan di Pangkalpinang. Sebuah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat perlu diperkuat untuk mencapai tujuan ini.