Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM KIP Abdya, Tgk Sayuti S.Pd menyebutkan, terbatasnya izin masuk wartawan dalam ruang Tentu, saya dapat memberikan pandangan mengenai berita tersebut. Berita tentang KIP Abdya yang membatasi wartawan untuk meliput debat kandidat II mengindikasikan adanya permasalahan dalam transparansi dan akses publik terhadap informasi, terutama dalam konteks pentingnya media dalam proses demokrasi. Pertama-tama, pembatasan wartawan dalam meliput debat kandidat dapat mengganggu prinsip keterbukaan yang seharusnya menjadi landasan dari proses pemilihan umum. Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada publik, membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang berinformasi. Ketika wartawan dibatasi dalam meliput, hal ini bisa menimbulkan asumsi bahwa ada sesuatu yang ingin disembunyikan, sehingga dapat merugikan kepercayaan publik terhadap proses politik. Selanjutnya, debat kandidat adalah momen krusial bagi calon pemimpin untuk menyampaikan visi, misi, dan program mereka secara langsung kepada publik. Dengan adanya pembatasan pada wartawan, kemungkinan besar informasi yang diterima oleh masyarakat akan terbatas, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi yang lengkap dan akurat untuk memilih pemimpin yang tepat. Selain itu, langkah KIP Abdya tersebut perlu dipertanyakan dari sisi regulasi dan etika. Apakah ada landasan hukum yang jelas yang mendasari keputusan ini? Keterbukaan informasi adalah bagian dari hak asasi manusia dan sudah menjadi bagian dari berbagai konvensi internasional. Jika keputusan ini tidak didasarkan pada alasan yang kuat, bisa jadi ini akan menjadi turunan dari penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, perlu juga dipahami bahwa dalam setiap kegiatan publik, termasuk debat kandidat, ada aspek keamanan dan ketertiban yang perlu diperhatikan. Namun, pendekatan yang diambil harusnya tidak mengorbankan prinsip keterbukaan. Mungkin diperlukan dialog yang konstruktif antara penyelenggara acara dan pihak media untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Dengan demikian, peristiwa ini seharusnya menjadi perhatian bagi semua pihak, terutama lembaga pengawas pemilu dan organisasi media. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas proses pemilu agar demokrasi dapat berjalan dengan baik. Jika pembatasan ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan ada preseden buruk di kemudian hari yang dapat membatasi kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi. Melihat ke depan, penting bagi masyarakat sipil dan media untuk bersikap kritis dan terus mengawasi kebijakan yang diambil oleh institusi publik. Transparansi dan akuntabilitas seharusnya menjadi prinsip utama dalam setiap langkah yang diambil oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu. Perlu ada upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan berpendapat dan akses informasi, demi terwujudnya pemilu yang bersih dan jujur.