M Syirajudin mengatakan, pihaknya akan meminta KPU Paser untuk bisa dibuatkan TPS khusus bagi pedagang sehingga partisipasi masyarakat Berita mengenai permintaan Pjs Bupati Paser untuk menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus bagi pedagang di Pasar Induk Penyembolum Senaken menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap aksesibilitas demokrasi bagi seluruh warga, termasuk para pedagang yang mungkin tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk datang ke TPS umum. Hal ini merupakan langkah yang positif, karena dengan menyediakan TPS di lokasi strategis seperti pasar, diharapkan partisipasi pemilih dapat meningkat. Dalam konteks pemilihan umum, penting untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat diakomodasi dengan baik. Pedagang sering kali memiliki jadwal yang padat dan mungkin tidak dapat pergi jauh dari lokasi usaha mereka untuk memberikan suara. Dengan adanya TPS khusus di pasar, mereka bisa lebih mudah melaksanakan hak pilihnya tanpa mengganggu kegiatan jual beli mereka. Ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk mempertimbangkan bagaimana cara menjangkau pemilih yang mungkin terabaikan. Namun, perlu juga dipastikan bahwa penyediaan TPS di pasar tidak mengganggu kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung. Harus ada perencanaan matang agar suasana tetap kondusif dan tidak menimbulkan masalah logistik. Misalnya, waktu pemungutan suara harus diatur agar tidak beririnan dengan jam sibuk pasar. Selain itu, sosialisasi kepada para pedagang dan pengunjung pasar mengenai keberadaan TPS ini perlu dilakukan agar mereka mengetahui pilihan yang tersedia dan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut. Dari sudut pandang demokrasi, langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk membuat pemilu inklusif. Ini penting karena partisipasi pemilih yang tinggi mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dengan memberi perhatian ekstra kepada kelompok-kelompok yang sering kali kurang terlayani, seperti pedagang di pasar, pemerintah menunjukkan bahwa mereka menghargai hak setiap warga negara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan adalah efektivitas dari kebijakan ini. Penting bagi KPU dan pemerintah daerah untuk mengevaluasi apakah menyediakan TPS khusus benar-benar meningkatkan angka partisipasi pemilih. Jika hasilnya positif, ini bisa menjadi model yang bisa diterapkan di daerah lain terutama yang memiliki karakteristik serupa. Sebaliknya, jika tidak memberikan dampak yang signifikan, perlu ada evaluasi atas langkah-langkah yang diambil dan kemungkinan perubahan strategi. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi dalam konteks partisipasi pemilih, inisiatif seperti ini patut diapresiasi dan dijadikan langkah awal untuk terus menggali cara-cara inovatif dalam meningkatkan demokrasi di tingkat lokal. Apabila langkah ini dijalankan dengan baik dan memberikan hasil yang positif, ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk meniru dan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat mereka. Akhirnya, harapan terbesar dari inisiatif ini adalah terciptanya kesadaran yang lebih besar di antara warga tentang pentingnya memilih dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dengan kemudahan akses, diharapkan akan muncul lebih banyak warga yang merasa memiliki peran dalam pembangunan daerah dan negara melalui suara mereka.