Menurut Pahala, LHKPN wajib disampaikan paling lambat tiga bulan setelah Raffi Ahmad diangkat sebagai Utusan Khusus Presiden. Berita mengenai Raffi Ahmad yang ditegur oleh KPK karena belum melaporkan harta kekayaannya menarik untuk dibahas, terutama dalam konteks tanggung jawab publik dan transparansi pemilik nama besar. Sebagai salah satu selebritas paling terkenal di Indonesia, Raffi Ahmad tentu memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi seseorang dengan profil publik tinggi untuk memberikan contoh yang baik dalam hal kepatuhan terhadap hukum, termasuk kewajiban melaporkan harta kekayaan. Pentingnya pelaporan harta kekayaan bagi pejabat publik atau figur publik lainnya adalah untuk menjaga integritas dan mencegah terjadinya praktik korupsi. Hal ini menjadi semakin penting ketika seseorang memiliki daya tarik dan pengaruh yang dapat memengaruhi banyak orang. Ketika figur publik seperti Raffi Ahmad tidak melaksanakan kewajiban ini, dapat menimbulkan skeptisisme dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Selain itu, hal ini juga dapat memberikan sinyal negatif kepada para penggemar dan publik luas bahwa mematuhi hukum bukanlah hal yang terlalu penting. Sisi lain dari berita ini adalah perlunya edukasi dan pemahaman mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh figur publik. Terkadang, walaupun seseorang sudah mengetahui kewajibannya, ada berbagai alasan yang bisa membuat mereka tidak menindaklanjuti hal tersebut. Oleh karena itu, penting bagi lembaga seperti KPK untuk tidak hanya memberikan teguran, tetapi juga melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pelaporan harta kekayaan kepada publik, terutama kepada selebritas dan orang-orang yang berada di posisi pengaruh. Raffi, yang dikategorikan sebagai public figure, memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga untuk berperan aktif dalam mendukung tindakan pencegahan korupsi. Jika Raffi Ahmad dapat menunjukkan kepatuhan kepada hukum dan keterbukaan dalam pelaporan harta kekayaan, maka ini akan menjadi contoh positif bagi banyak orang dan dapat menginspirasi generasi muda untuk lebih menghargai norma-norma hukum yang ada. Kesimpulannya, teguran KPK terhadap Raffi Ahmad seharusnya menjadi momentum penting bagi semua figur publik untuk lebih menyadari tanggung jawab mereka dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap hukum. Edukasi dan pemahaman yang terus-menerus kepada publik mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum adalah langkah yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, figur publik dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, terutama dalam konteks pencegahan korupsi.