Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), mengakibatkan lima desa kini tak bertuan. Berita mengenai nasib lima desa di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) yang tidak termasuk dalam kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti tantangan dan dinamika sosial-ekonomi yang akan dihadapi oleh daerah tersebut. Proyek pemindahan ibu kota ke IKN adalah salah satu rencana ambisius yang diharapkan dapat membawa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Kalimantan. Namun, kenyataan bahwa beberapa desa tidak mendapat perhatian yang sama menimbulkan keprihatinan dan konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Satu sisi dari isu ini adalah potensi ketidakadilan yang mungkin dialami oleh masyarakat di desa-desa yang tidak terintegrasi dalam rencana pembangunan IKN. Ketika wilayah tertentu mendapatkan prioritas dalam hal investasi, infrastruktur, dan layanan publik, wilayah lain yang tidak terlibat bisa terpinggirkan, dengan dampak negatif terhadap kualitas kehidupan penduduk. Ketidakpastian terkait nasib desa-desa ini bisa menyebabkan munculnya kekhawatiran di kalangan masyarakat akan ketertinggalan perekonomian dan akses terhadap pembangunan yang lebih baik. Di sisi lain, berita ini juga membuka peluang bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif. Pemerintah perlu mempertimbangkan bagaimana layanan dasar dan pembangunan infrastruktur dapat diperluas dan dijangkau untuk wilayah yang tidak tercover oleh proyek IKN. Jika tindakan yang tepat tidak diambil, potensi kesenjangan sosial dan ekonomi antara kawasan yang berkembang dan yang terabaikan bisa meluas, menciptakan ketidakstabilan di masa depan. Keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan pembangunan adalah langkah penting yang harus dilakukan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat memahami kebutuhan serta harapan mereka, dan selanjutnya merancang program yang sesuai untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial desa-desa tersebut. Ini juga dapat meredakan rasa ketidakpuasan yang mungkin timbul akibat perasaan terabaikan. Selain itu, pentingnya peran sektor swasta dan kolaborasi dengan komunitas lokal juga tidak bisa diabaikan. Potensi untuk menggali sumber daya lokal dan menjalin kemitraan dapat membantu membangun ekonomi daerah yang bersinergi dengan perkembangan IKN. Dengan demikian, dampak positif dari pembangunan tidak hanya dirasakan oleh wilayah yang berada di bawah naungan IKN, tetapi juga mulai menyentuh desa-desa yang selama ini terlewatkan. Secara keseluruhan, berita mengenai nasib lima desa ini menegaskan perlunya perhatian dari pemerintah dan berbagai stakeholders untuk memastikan bahwa semua wilayah, terlepas dari statusnya, mendapatkan peluang yang sama dalam pembangunan. Dengan langkah yang tepat, diharapkan ketidakadilan ini dapat diminimalisir dan semua masyarakat mendapatkan manfaat dari pemindahan ibu kota yang berpotensi membawa perubahan signifikan bagi Kalimantan.