Menteri LHK Hanif Faisol geram melihat tumpukan sampah di depo Mandala Krida Jogja. Dia meminta klarifikasi Pemkot Jogja dan minta tanggung jawab. Berita mengenai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang berencana memanggil Pemkot Yogyakarta terkait masalah pengelolaan sampah menunjukkan betapa serius dan mendesaknya isu ini dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Masalah sampah tidak hanya menjadi tantangan bagi Yogyakarta, tetapi juga bagi banyak daerah lainnya di Indonesia yang menghadapi isu yang sama. Tindakan proaktif dari pihak kementerian ini dapat dipandang sebagai langkah positif untuk mendorong daerah agar lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah. Dari perspektif lingkungan, pengelolaan sampah yang baik sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan masyarakat. Peningkatan jumlah limbah, terutama di kota-kota besar dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, sering kali menjadi masalah serius yang menuntut solusi inovatif. Pemkot Yogyakarta, sebagai salah satu kota yang terkenal dengan pariwisata dan keragaman budaya, diharapkan bisa menjadi contoh dalam pengelolaan sampah. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup pengumpulan dan pembuangan sampah, tetapi juga mencakup edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengurangan penggunaan plastik dan penerapan prinsip daur ulang. Lebih jauh lagi, tindakan menteri untuk memonitor dan mengawasi pengelolaan sampah di daerah menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan akuntabilitas di tingkat pemerintahan daerah. Penegasan bahwa "harus ada tanggung jawab" menandakan perlunya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani masalah ini. Pemkot Yogyakarta perlu disupport dengan regulasi dan sumber daya yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan yang berkelanjutan terkait pengelolaan sampah. Tanpa adanya dukungan dari pusat, upaya daerah mungkin akan terbatas. Selain itu, pemanggilan ini bisa menjadi momentum bagi Pemkot Yogyakarta untuk menyusun rencana aksi yang lebih komprehensif dalam menghadapi masalah sampah. Ini termasuk mendorong peningkatan fasilitas pengolahan sampah, inovasi dalam daur ulang, serta kerjasama dengan sektor swasta dan masyarakat sipil. Keterlibatan masyarakat, terutama dalam hal pengurangan sampah plastik, sangat penting untuk menciptakan budaya yang lebih peduli lingkungan. Di tengah tantangan ini, penting juga untuk memperhatikan aspek edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan seperti kampanye pengurangan sampah dan pelatihan tentang pengolahan sampah mandiri di tingkat rumah tangga dapat membantu menciptakan kesadaran yang lebih besar. Ketika masyarakat terlibat aktif dalam pengelolaan sampah, hasilnya akan lebih optimal dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, keputusan Menteri LHK untuk memanggil Pemkot Yogyakarta terkait pengelolaan sampah merupakan langkah yang tepat dalam menanggapi isu lingkungan yang krusial. Dengan adanya kerjasama dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pengelolaan sampah di Yogyakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga dengan kualitas hidup masyarakat dan pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.