Busyro Muqoddas berharap Presiden Prabowo segera bentuk pansel KPK baru dan mengembalikan Undang-Undang KPK yang lama. Berita mengenai Busyro Muqoddas yang berharap Prabowo Subianto membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru mencerminkan dinamika politik dan usaha untuk menjadikan lembaga penegak hukum di Indonesia lebih efektif dan independen. Busyro, sebagai seorang yang memiliki pengalaman di KPK, tentunya menginginkan agar proses seleksi pimpinan KPK dilakukan dengan transparansi dan profesionalisme, terutama di tengah tantangan yang dihadapi lembaga tersebut. Pansel yang baik sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan KPK ke depan. Disini, kualitas dan kredibilitas anggota pansel yang dipilih menjadi krusial. Sebuah pansel yang mampu menggali potensi calon-calon terbaik dan tidak terjebak dalam kepentingan politik akan menghasilkan pimpinan KPK yang berintegritas. Harapan Busyro ini tentu saja sejalan dengan aspirasi masyarakat Indonesia yang menginginkan pemberantasan korupsi dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Melihat dari sudut pandang politik, pengaruh Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan sosok yang memiliki kekuatan di partai politik tentu memberikan harapan besar bagi keberlangsungan KPK. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan tersendiri, apalagi jika keputusan yang diambil tidak selaras dengan harapan masyarakat ramai. Dalam hal ini, perlunya keterlibatan masyarakat sipil dan elemen independen dalam menentukan seleksi pimpinan KPK menjadi sangat penting agar kepercayaan publik tetap terjaga. Lebih jauh, pengawasan yang ketat terhadap proses seleksi juga diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada kepentingan politik yang merusak tujuan utama KPK. Ini adalah kesempatan untuk memperlihatkan bahwa pemerintah dan lembaga penegak hukum dapat berkolaborasi demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik tertentu. Busyro Muqoddas, sebagai mantan pimpinan KPK, tentunya memiliki pengalaman dan pemahaman yang baik mengenai hal ini. Kita juga tidak boleh melupakan peran masyarakat dalam mendorong transparansi proses seleksi ini. Dengan adanya partisipasi publik dalam pemantauan, diharapkan proses seleksi dapat berjalan tanpa intervensi yang merugikan. Ini penting untuk memastikan bahwa pimpinan KPK yang terpilih bukan saja memiliki kapasitas dan integritas, tetapi juga mampu mengedepankan kepentingan rakyat dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, harapan Busyro agar Prabowo membentuk Pansel KPK baru bukan hanya sebuah permohonan, tetapi juga seruan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di dalam lembaga penegak hukum di Indonesia. Jika langkah ini dapat dilakukan dengan baik, maka diharapkan ke depan KPK akan semakin kuat dan dipercaya oleh masyarakat dalam melakukan tugas pentingnya. KPK yang efektif tentunya menjadi salah satu kunci untuk menjaga keadilan sosial dan demokrasi di Indonesia.