Ketua Bawaslu Sumsel. Kurniawan mengatakan, dimasa Pilkada serentak 2024, politik uang yang akan terjadi akan berbeda dengan yang sebelumnya. Berita mengenai potensi praktik money politics yang beralih dari uang tunai ke dompet digital di Pilkada 2024 mencerminkan perkembangan yang signifikan dalam cara-cara pembayaran dan penggalangan dana dalam politik. Di era digital ini, kemudahan akses dan penggunaan dompet digital telah menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk mereka yang berusaha melakukan praktik korupsi. Peralihan ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas pemilu, serta perlunya langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif untuk memerangi praktik tersebut. Salah satu sisi positif dari penggunaan dompet digital adalah transparansi. Dengan sistem digital, setiap transaksi bisa dilacak dan dicatat, yang berpotensi mengurangi praktik kolusi dan penyelewengan yang sering terjadi dengan uang tunai. Namun, meskipun ada potensi untuk meningkatkan transparansi, tantangan tetap ada. Contohnya, apakah ada pengawasan yang memadai terhadap aplikasi dompet digital yang kini dapat digunakan untuk tujuan politik? Apakah regulasi yang ada cukup kuat untuk mencegah penyalahgunaan? Selain itu, terdapat kekhawatiran tentang keamanan transaksi digital. Jika money politics berpindah ke platform digital, para pelaku bisa memanfaatkan celah keamanan untuk menyembunyikan jejak transaksi mereka. Dengan meningkatnya serangan siber dan peretasan, keandalan sistem ini menjadi isu yang perlu dipertimbangkan. Ada pula risiko bahwa hanya segmen tertentu dari masyarakat yang memiliki akses memadai terhadap teknologi, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilu. Masalah lain yang muncul adalah penerimaan masyarakat. Masyarakat mungkin lebih terbiasa dengan transaksi tunai, sehingga konsep uang digital dalam konteks politik mungkin sulit diterima. Jika dompet digital menjadi alat untuk praktik money politics, maka dapat mengikis kepercayaan publik terhadap integritas pemilu dan calon yang bersangkutan. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang penggunaan teknologi dalam pemilu serta membangun sistem yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Akhirnya, untuk mencegah terulangnya praktik money politics dalam bentuk baru, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan sektor teknologi. Regulasi yang ketat, pengawasan yang efektif, serta sistem pelaporan yang jelas harus diterapkan. Ini akan memastikan bahwa meskipun teknologi mendukung kemajuan dalam banyak aspek, nilai-nilai demokrasi dan keadilan tetap diutamakan. Kesadaran akan pentingnya menjaga integritas pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga masyarakat luas untuk berperan aktif dalam mengawasi praktik politik di sekitarnya.