Ketua KPU OKU Rahmad Hidayat SHI dengan tegas membantah tudingan yang menyebut pihaknya tidak netral di debat kedua pilkada OKU 2024. Tanggapan terhadap berita mengenai pasangan calon (paslon) YPN-YESS yang memilih walk out dalam debat kedua Pilkada OKU 2024 mencerminkan kompleksitas yang sering terjadi dalam dinamika politik Indonesia. Keputusan untuk walk out bukanlah tindakan yang tanpa makna, melainkan menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap proses atau kondisi yang ada. Ini bisa menjadi sinyal kepada publik bahwa ada yang dianggap tidak adil atau tidak bisa diterima dalam pelaksanaan debat tersebut. KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap proses pemilihan, termasuk debat, berjalan dengan adil dan netral. Bantahan KPU mengenai tuduhan tidak netral menunjukkan bahwa mereka berupaya menjaga integritas lembaga dan proses demokrasi. Namun, penting untuk diingat bahwa persepsi dari para calon dan publik juga sangat berpengaruh. Jika paslon merasa bahwa lingkungan debat tidak mendukung mereka, maka keberadaan KPU sebagai penyelenggara dapat dipertanyakan di mata publik. Menwalk out-nya paslon YPN-YESS juga bisa dipahami dalam konteks strategi politik. Tindakan ini kerap kali dianggap sebagai upaya untuk menarik perhatian atas isu tertentu atau menunjukkan posisi keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Dengan memilih untuk pergi, paslon ini mungkin berharap untuk mendorong KPU dan pihak-pihak lain untuk lebih memperhatikan keadilan dalam pelaksanaan debat di masa mendatang. Dari sudut pandang public relations, langkah seperti ini dapat memicu perbincangan lebih luas di masyarakat seputar isu-isu yang lebih mendasar dalam pemilu seperti kebebasan berpendapat, akses informasi, dan transparansi. Tindakan walk out dapat menjadi titik awal bagi diskusi lebih besar terkait bagaimana debat publik seharusnya dilaksanakan agar lebih inklusif dan mencerminkan suara rakyat secara keseluruhan. Namun, dari sisi negatif, walk out tersebut juga dapat diartikan sebagai bentuk ketidakmampuan dalam menghadapi tantangan. Dalam politik, kemampuan untuk berdebat dan mempertahankan pendapat adalah kunci. Jika sebuah paslon memilih untuk mundur dari panggung publik, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk menjelaskan visi dan misi mereka secara langsung kepada pemilih. Kunci dari permasalahan ini terletak pada komunikasi yang baik antara KPU dan paslon. KPU perlu memastikan bahwa semua pihak merasa mendapatkan perlakuan yang adil dan transparan. Di sisi lain, paslon juga harus memperlihatkan keberanian dan ketangguhan dalam menghadapi kritik serta tantangan dalam proses demokrasi. Akhirnya, insiden ini adalah pengingat bahwa proses demokrasi masih jauh dari sempurna. Perlu ada upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pemilu dan debat publik. Hanya dengan pendekatan yang kolaboratif dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dapat diperkuat, sehingga membawa Indonesia menuju sistem politik yang lebih matang dan dewasa.