Sidang peninjauan kembali (PK) kasus kopi sianida, Jessica Wongso dan tim kuasa hukumnya pilih Walk Out atau tinggalkan ruang sidang. Berita mengenai sidang Peninjauan Kembali (PK) kasus Kopi Sianida yang melibatkan Jessica Wongso memang selalu menarik perhatian publik. Kasus ini menyita perhatian karena melibatkan banyak elemen, termasuk isu keadilan, hukum, dan media. Tindakan kubu Jessica yang walk out dari sidang mencerminkan ketidakpuasan terhadap proses hukum yang berlangsung, terutama terkait bukti atau saksi yang diajukan oleh pihak jaksa. Pertama, keputusan untuk walk out menunjukkan ketidakpercayaan kubu Jessica terhadap keadilan yang dijalankan dalam sidang tersebut. Mereka mungkin merasa bahwa kehadiran saksi ahlі dari pihak jaksa tidak relevan atau tidak kredibel. Hal ini mengindikasikan bahwa proses hukum sering kali dipengaruhi oleh aspek-aspek subjektif, di mana pihak-pihak yang terlibat memiliki pandangan yang berbeda mengenai bukti dan saksi yang dihadirkan. Selain itu, walk out juga bisa dilihat sebagai bentuk protes terhadap prosedur hukum yang dianggap tidak adil. Dalam konteks ini, penting untuk kita merenungkan bagaimana sistem hukum bisa berfungsi dengan baik dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa proses hukum tidak hanya tentang memperjuangkan hak dari satu pihak, tetapi juga menjaga integritas dan kredibilitas proses itu sendiri. Ada juga pertanyaan yang lebih besar tentang bagaimana masyarakat dan media merespons kasus seperti ini. Dalam kasus Jessica Wongso, media memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk opini publik. Seringkali, informasi dan narasi yang dibangun oleh media dapat memengaruhi pandangan orang terhadap fakta-fakta yang ada. Ini menciptakan tantangan tersendiri bagi sistem peradilan, di mana keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh opini publik yang dibentuk oleh peliputan media. Secara keseluruhan, sidang PK dan tindakan walk out oleh kubu Jessica mencerminkan kompleksitas yang ada dalam kasus hukum yang melibatkan publik. Proses hukum harus dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Hanya dengan cara ini, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat terjaga.