Busyro Muqoddas mendorong Presiden Prabowo membentuk pansel baru untuk seleksi KPK dan mengeluarkan perppu untuk mengembalikan marwah KPK. Berita mengenai harapan Busyro Muqoddas agar Prabowo Subianto, selaku Menteri Pertahanan dan juga tokoh politik yang berpengaruh, membentuk Panitia Seleksi (Pansel) baru untuk pemilihan calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi satu isu yang cukup menarik untuk dibahas. Busyro, yang merupakan salah satu tokoh senior dalam pergerakan anti-korupsi di Indonesia, tentunya memiliki perspektif yang dalam mengenai pentingnya pemilihan pemimpin KPK yang berintegritas dan profesional. Harapannya tersebut menegaskan kebutuhan untuk memperkuat komitmen dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. Salah satu poin penting dalam isu ini adalah posisi KPK sebagai lembaga yang berperan strategis dalam menjaga integritas pemerintahan. Dengan demikian, sangat penting untuk memastikan bahwa pemimpin dan pengawas KPK dipilih dari individu-individu yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki rekam jejak yang bersih dari praktik korupsi. Busyro mengingatkan kita bahwa kepercayaan publik terhadap KPK sangat tergantung pada bagaimana proses seleksi tersebut dilakukan. Jika prosesnya tidak transparan dan akuntabel, maka akan ada keraguan mengenai independensi KPK sebagai lembaga penegakan hukum. Selain itu, pembentukan Pansel baru juga dapat dilihat sebagai langkah untuk merespons berbagai kritik yang selama ini ditujukan kepada KPK. Beberapa tahun terakhir, lembaga ini sering kali berada di tengah sorotan publik, terutama terkait dengan isu-isu politisasi dan independensi lembaga. Dengan Pansel baru yang diharapkan oleh Busyro, diharapkan proses seleksi dapat lebih kredibel dan melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat, sehingga hasilnya diharapkan lebih representatif dan sesuai dengan harapan publik. Perlu juga diperhatikan bahwa harapan Busyro tersebut berada dalam konteks politik yang lebih luas. Situasi politik saat ini, di mana banyak terjadi dinamika antara partai politik, mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam hal pemberantasan korupsi. Prabowo sebagai figur penting di pemerintahan tentunya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan dan arah politik, termasuk dalam hal penguatan KPK. Namun, ia juga harus diimbangi dengan komitmen pribadi serta dukungan dari rekan-rekan politiknya untuk dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Menghadapi tantangan pemberantasan korupsi yang terus berkembang, penting bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Ini akan menjadi momen penting untuk membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya membentuk pemerintahan yang bersih. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses seleksi pimpinan KPK, diharapkan akan ada akses yang lebih besar terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta menghasilkan pemimpin yang mampu membawa KPK ke arah yang lebih baik. Secara keseluruhan, harapan Busyro agar Prabowo membentuk Pansel baru capim dan Dewas KPK dapat dianggap sebagai tanda bahwa masih ada harapan untuk upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif di Indonesia. Namun, harapan tersebut harus dibarengi dengan upaya nyata dari semua pihak untuk memastikan bahwa pemilihan tersebut berlangsung secara adil, transparan, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik sempit. Hanya dengan cara ini, kepercayaan masyarakat terhadap KPK dapat dipulihkan dan diperkuat, sehingga lembaga ini dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya.