Status Jakarta saat ini masih menjadi Ibu Kota Negara hingga Prabowo teken Keppres pemindahan Ibu Kota ke IKN di Kaltim. Berita tentang status Jakarta yang tetap menjadi ibu kota negara meskipun telah disahkan Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN) dan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) serta penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) oleh Prabowo mencerminkan dinamika yang kompleks dalam perencanaan tata ruang dan kebijakan nasional Indonesia. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengatur dan merencanakan masa depan metropolitan terbesar di Indonesia, sambil tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan, pemerataan pembangunan, dan penataan wilayah. Satu aspek yang perlu diperhatikan adalah implikasi dari keputusan ini terhadap perkembangan infrastruktur dan layanan publik di Jakarta. Sebagai kota yang padat penduduk dan pusat ekonomi, Jakarta menghadapi berbagai masalah seperti kemacetan, polusi, dan kurangnya ruang terbuka hijau. Jika Jakarta tetap dipertahankan sebagai ibu kota, ada tantangan besar bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pengembangan infrastruktur yang efektif dan berkelanjutan, terutama setelah pengalihan sejumlah fungsi pemerintahan ke IKN baru di Nusantara. Di sisi lain, meskipun IKN telah ditetapkan, keputusan untuk mempertahankan status Jakarta sebagai ibu kota menyoroti kekhawatiran akan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul dari pengalihan tersebut. Banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa pemindahan IKN tidak hanya akan membawa perubahan besar di area yang baru, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian di Jakarta. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai visi jangka panjang terkait Jakarta dan IKN, agar masyarakat merasa terlibat dan memiliki pemahaman yang jelas. Selain itu, keputusan ini juga menyentuh aspek kultural dan sejarah. Jakarta telah lama diakui sebagai jantung dari aktivitas politik dan budaya Indonesia. Dengan berbagai warisan sejarah yang melekat, banyak yang merasa memiliki keterikatan emosional terhadap kota ini. Mempertahankan status Jakarta sebagai ibu kota negara dapat dilihat sebagai pengakuan terhadap perannya yang penting dalam sejarah bangsa, di tengah upaya untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang sesuai dengan visi presiden. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana mengelola transisi ini dengan seimbang. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam merencanakan masa depan Jakarta dan IKN. Harus ada sinergi antara pembangunan di Jakarta dengan pengembangan IKN, untuk memastikan bahwa kedua kawasan ini dapat berkembang harmonis dan saling melengkapi satu sama lain. Terakhir, penting untuk mencermati reaksi dari berbagai stakeholder, termasuk masyarakat, akademisi, dan pegiat lingkungan. Dalam era informasi ini, suara dari berbagai kalangan harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengambil keputusan strategis. Melalui dialog yang terbuka, pembangunan yang inklusif akan tercapai, dan kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan serta keinginan masyarakat secara lebih baik. Keberlanjutan Jakarta sebagai ibu kota, sekaligus pengembangan IKN, tentu memerlukan perencanaan yang matang dan komprehensif agar tujuan pembangunan nasional bisa tercapai secara maksimal.