Profil Said Didu yang dilaporkan ke polisi karena kritik PSN PIK 2, tanah rakyat dijual Rp50.000 per meter. Terkait dengan berita mengenai Said Didu yang dilaporkan ke polisi setelah mengkritik Program Strategis Nasional (PSN) PIK2 serta isu penjualan tanah rakyat, ada beberapa aspek yang penting untuk dicermati. Pertama, kritik terhadap program pemerintah adalah hal yang wajar dalam sebuah demokrasi. Setiap individu atau kelompok berhak untuk mengungkapkan pendapatnya, terutama terkait dengan kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. Sayangnya, dalam beberapa kasus, kritik seperti ini sering kali berujung pada tindakan hukum, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kebebasan berpendapat di Indonesia. Said Didu, sebagai sosok yang aktif dalam menyuarakan pendapat publik, mencerminkan bagaimana suara masyarakat bisa terwakili. Kritikan yang disampaikannya tentang harga tanah yang dianggap tidak wajar menandakan adanya kegelisahan di kalangan masyarakat tentang kepemilikan tanah dan hak rakyat. Ini adalah isu sensitif, terutama di negara dengan sejarah konflik agraria yang panjang. Penjualan tanah rakyat dengan harga yang sangat rendah, yaitu Rp50.000 per meter, dapat dianggap sebagai eksplotasi dan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat setempat. Tindakan melaporkan Said Didu ke polisi juga memunculkan kekhawatiran tentang adanya upaya untuk membungkam suara-suara kritis. Dalam konteks ini, penting untuk mengingat bahwa kritik yang membangun seharusnya diterima sebagai masukan bagi pemerintah dan bukan sebagai ancaman. Di era keterbukaan informasi ini, masyarakat berhak untuk mengetahui dan menilai kebijakan publik, termasuk dugaan penyalahgunaan yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, respons dari pemerintah dan aparat penegak hukum sangat menentukan. Apakah mereka akan melihat kritik sebagai cara untuk memperbaiki diri dan mendengarkan aspirasi rakyat, atau justru bersikap defensif dengan menindak setiap kritik yang muncul? Sebuah negara yang demokratis seharusnya mempromosikan dialog yang konstruktif, dan bukannya menindaklanjuti kritik dengan laporan ke polisi. Lebih jauh, kasus ini juga bisa menjadi titik awal untuk memperdebatkan kembali tentang transparansi investasi dan hak atas tanah. Sudah saatnya pemerintah memperhatikan isu-isu agraria dengan serius dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak mengorbankan kepentingan rakyat kecil. Diskusi yang sehat tentang kebijakan publik harusnya melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang terdampak. Problematika yang dihadapi oleh Said Didu juga mencerminkan ketidakpuasan yang lebih luas di masyarakat mengenai cara pengelolaan sumber daya alam dan tanah. Ini adalah waktu yang tepat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dari pemerintah. Menyikapi kritik dengan sikap terbuka, daripada tindakan hukum, bisa menjadi langkah positif untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah dan rakyat. Secara keseluruhan, berita ini menyoroti isu yang lebih besar mengenai kebebasan berpendapat di Indonesia dan perlunya ruang bagi diskusi kritis tentang kebijakan-kebijakan yang diambil. Tanpa adanya ruang untuk kritik, pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif akan sulit terwujud. Pemerintah harus mampu bersikap kritis terhadap dirinya sendiri dan siap menerima masukan dari masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.