Dirlantas juga menyampaikan berterima kepada korban yang telah berani mengoreksi kelakuan daripada anggotanya. Berita mengenai oknum polisi lalu lintas yang bersikap arogan terhadap seorang pemotor di kawasan SCBD tentu menarik perhatian publik, terutama di tengah upaya penegakan hukum dan disiplin di jalan raya. Perilaku arogan yang ditunjukkan oleh oknum tersebut dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap tugas yang diemban oleh institusi kepolisian, yang seharusnya bertugas untuk melindungi dan melayani masyarakat. Pertama-tama, kejadian ini mencerminkan pentingnya etika dan perilaku profesi di kalangan aparat penegak hukum. Polisi seharusnya menjadi panutan, bukan hanya dalam kapasitas menegakkan hukum, tetapi juga dalam menunjukkan sikap disiplin dan penghormatan terhadap pengguna jalan lainnya. Ketika oknum polisi bertindak sebaliknya, hal ini tidak hanya merusak citra institusi kepolisian, tetapi juga dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Terkait dengan pengakuan Dirlantas Polda Metro bahwa ada unsur kesengajaan, tentu ini menjadi sorotan lebih dalam. Dituntutnya anggota kepolisian untuk bertindak profesional merupakan hal yang mutlak, dan jika ada indikasi bahwa tindakan arogan tersebut merupakan sebuah kesengajaan, maka perlu dilakukan evaluasi dan penegakan disiplin yang tegas terhadap oknum tersebut. Hal ini penting agar kejadian serupa tidak terulang dan memberikan efek jera sehingga semua personel berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Selain itu, situasi ini juga mendorong perlunya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anggota kepolisian dalam hal pengendalian diri dan komunikasi yang baik. Ketidakmampuan dalam berinteraksi secara profesional dengan masyarakat bisa berakibat pada situasi yang lebih buruk, di mana masyarakat merasa terancam atau bahkan berkonflik dengan aparat. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dalam interaksi publik menjadi langkah strategis untuk mencegah insiden semacam ini. Dalam konteks yang lebih luas, insiden ini juga mengundang perhatian terhadap pentingnya pengawasan dan mekanisme akuntabilitas di dalam institusi kepolisian. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik dan perlakuan yang adil tanpa adanya intimidasi. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam melapor dan mengevaluasi kinerja polisi harus ditingkatkan. Jika ada mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan feedback atau melaporkan tindakan tidak etis dari aparat, hal ini bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan profesionalisme. Akhir kata, kejadian ini seharusnya menjadi momentum introspeksi bagi seluruh institusi kepolisian untuk terus melakukan perbaikan dan pembaruan. Ini juga mengingatkan bahwa tugas mulia sebagai pelayan dan pelindung masyarakat harus dilaksanakan dengan integritas dan penuh tanggung jawab. Masyarakat berhak untuk mendapatkan perlakuan yang layak dan menghormati hak-hak mereka saat berada di jalan, dan tugas polisi adalah memastikan itu terwujud dengan tindakan yang baik.