Program itu sendiri diapresiasi dan disambut baik oleh marbot masjid atau mushola yang ada di kota Palembang. Berita mengenai janji kandidat Pilkada Palembang 2024, Fitri dan Nandri, untuk memberikan insentif hingga umroh gratis bagi para pekerja sosial adalah langkah yang menarik dan menunjukkan perhatian terhadap tenaga kerja sosial. Dalam konteks politik, khususnya menjelang pemilihan kepala daerah, seringkali para kandidat berusaha menarik simpati publik dengan mengemukakan program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Janji ini bisa dilihat sebagai upaya untuk mengapresiasi dan meningkatkan motivasi para pekerja sosial yang memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat. Di satu sisi, inisiatif ini dapat dianggap positif, terutama bagi para pekerja sosial yang sering kali menghadapi tantangan dan kesulitan dalam menjalankan tugas mereka. Mereka berkontribusi dalam penyelesaian berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan adanya insentif, tentunya akan memberikan dorongan semangat bagi mereka untuk terus berkarya dan berinovasi dalam menjalankan misi sosialnya. Ini adalah cara yang baik untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah menghargai kontribusi tenaga kerja di sektor ini. Namun, di sisi lain, janji-janji ini juga harus dilihat secara kritis. Pertama, efektivitas program insentif dan umroh gratis ini perlu dipertanyakan. Apakah ini merupakan solusi jangka panjang untuk masalah yang lebih besar dalam masyarakat? Hanya memberikan insentif bahan atau perjalanan tidak serta merta menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang dihadapi pekerja sosial. Dalam banyak kasus, pekerja sosial membutuhkan dukungan yang lebih struktural, termasuk pelatihan, fasilitas yang memadai, dan akses yang lebih baik ke sumber daya. Selanjutnya, ada potensi risiko politisasi terhadap program-program sosial. Apakah janji insentif ini benar-benar dilaksanakan jika pasangan ini terpilih, atau hanya menjadi strategi untuk meraih suara? Ini merupakan pertanyaan yang penting untuk diajukan oleh masyarakat. Sebagai calon pemimpin, mereka harus memiliki rencana yang jelas dan bersih untuk implementasi program-program tersebut, lengkap dengan evaluasi dan akuntabilitas. Selain itu, komunikasi dan transparansi mengenai bagaimana insentif tersebut akan diberikan juga sangat penting. Masyarakat perlu mengetahui kriteria apa yang digunakan untuk memilih penerima insentif dan bagaimana pencairan bantuan tersebut akan dilakukan. Tanpa transparansi, ada risiko munculnya ketidakpuasan dan kecurigaan di kalangan masyarakat yang dapat mengakibatkan konflik atau ketegangan. Akhirnya, meskipun janji-janji ini tentu menggugah harapan, penting bagi pemilih untuk tidak terpaku pada tawaran menarik semacam itu tanpa mempertimbangkan implementasi dan dampaknya. Dalam menjalani demokrasi yang sehat, warganegara perlu menerapkan kritis dan berpartisipasi aktif dalam memantau serta menilai pencapaian program-program pasca pemilihan. Dengan begitu, cita-cita dan harapan untuk kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.