Ketua KIP Aceh, Agusni mengatakan kondusif atau tidaknya suasana Pilkada sangat bergantung pada penyelenggaranya. Berita mengenai pemilih yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun masih bisa memberikan suara adalah topik yang krusial dalam konteks demokrasi dan partisipasi politik. Hal ini menunjukkan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas dalam proses pemilihan umum. DPT sering kali menjadi penghalang bagi sebagian warga yang berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pemilu, dan dengan adanya kebijakan yang memungkinkan mereka untuk tetap memberikan suara, menunjukkan adanya langkah positif untuk menyempurnakan sistem pemilu. Salah satu syarat yang mungkin diterapkan untuk pemilih yang tidak terdaftar adalah membawa identitas atau dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa mereka adalah warga negara dan memenuhi kriteria sebagai pemilih. Ini penting agar proses pemungutan suara tetap aman dan terjamin, sekaligus mencegah potensi kecurangan. Penekanan pada pentingnya pelayanan yang benar dari panitia pemilih juga merupakan poin yang patut diapresiasi, karena kesalahan dalam memberikan informasi dapat menyebabkan kebingungan dan mengurangi partisipasi masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa meskipun ada kebijakan yang mengizinkan pemilih tidak terdaftar, tantangan dalam sosialisasi dan implementasinya harus dihadapi. Pihak penyelenggara, dalam hal ini Komisi Independen Pemilihan (KIP), harus aktif melakukan kampanye informasi agar masyarakat memahami ketentuan ini. Tanpa pemahaman yang jelas, masyarakat mungkin tidak tahu atau merasa ragu untuk datang ke tempat pemungutan suara ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak terdaftar di DPT. Di satu sisi, kebijakan ini juga mencerminkan komitmen negara dalam menjaga hak-hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokratis. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan meningkatkan legitimasi hasil pemilu. Sebuah sistem pemilu yang terbuka dan inklusif berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas demokrasi di suatu negara. Disisi lain, tantangan tetap ada dalam hal pengawasan dan pelaksanaan di lapangan. Pihak berwenang harus memastikan bahwa pemilih tidak terdaftar mendapatkan perlakuan yang sama dan hak mereka diakui secara adil. Kebijakan ini harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan atau manipulasi yang dapat merugikan proses demokrasi. Secara keseluruhan, langkah untuk membolehkan pemilih yang tidak terdaftar tetap bisa memilih adalah suatu inovasi yang positif dalam sistem pemilu Indonesia. Ini menciptakan peluang lebih banyak untuk partisipasi yang lebih luas, sekaligus menekankan pentingnya kenyamanan dan kemudahan aksesibilitas bagi semua warga. Jika diimplementasikan dengan baik, hal ini bisa menjadi model bagi peningkatan kualitas pemilu di negara lain yang menghadapi tantangan serupa.