Sindiran tersebut disampaikan karena banyak Kepala OPD dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Berita mengenai pernyataan Plt Bupati Bangka Tengah, Era Susanto, yang menyindir Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat karena ketidakhadiran mereka dalam rapat paripurna mencerminkan sejumlah isu penting dalam konteks pemerintahan dan administrasi publik. Pertama-tama, kehadiran dalam rapat paripurna adalah salah satu indikator tanggung jawab dan komitmen pejabat publik terhadap tugas dan fungsi mereka. Ketidakhadiran bisa dianggap sebagai bentuk kurangnya penghargaan terhadap proses demokrasi dan pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak. Kedua, tindakan Era Susanto yang menyoroti masalah ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang responsif dan tegas. Seorang pemimpin harus dapat mengatur dan memastikan bahwa semua pihak yang berwenang turut berpartisipasi dalam forum-forum yang esensial untuk pembangunan daerah. Ketidakhadiran sejumlah pejabat dapat menciptakan kesan bahwa mereka tidak serius menjalankan tugas mereka, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efektivitas kinerja pemerintahan. Selanjutnya, berita ini juga membuka diskusi tentang budaya kerja dan disiplin di dalam pemerintahan daerah. Jika banyak pejabat tidak hadir, mungkin ada faktor-faktor struktural yang perlu diidentifikasi, seperti kurangnya motivasi, masalah komunikasi, atau bahkan soal manajemen waktu. Ini dapat menjadi sinyal bahwa perlunya evaluasi terhadap sistem manajemen yang ada, agar menghadirkan pejabat yang lebih proaktif dan bertanggung jawab. Di sisi lain, penting juga untuk mempertimbangkan dampak dari penegasan Plt Bupati. Hal ini dapat menjadi peringatan bagi para pejabat untuk meningkatkan perhatian dan komitmen mereka agar lebih aktif dalam rapat-rapat penting. Dengan demikian, mereka dapat lebih memahami isu-isu yang sedang dihadapi daerah dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perumusan kebijakan. Namun, perlu diperhatikan bahwa kritik harus disertai dengan solusi. Arahkan fokus untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan meningkatkan motivasi bagi para pejabat untuk hadir dan berpartisipasi aktif. Mungkin juga perlu ada evaluasi terhadap sistem rotasi tugas atau pengaturan jadwal agar setiap pejabat dapat memiliki kesempatan untuk hadir tanpa disertai bentrok jadwal yang menghambat. Dengan demikian, pernyataan Era Susanto, meski mungkin terkesan tajam, membuka ruang untuk introspeksi dan perbaikan dalam struktur pemerintahan di Bangka Tengah. Ini adalah langkah awal yang baik untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan efisien, serta mengajak seluruh stakeholder untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Maaklah momen ini sebagai titik tolak untuk melakukan perbaikan yang lebih luas dan mendalam dalam tata kelola pemerintahan.