Pilkada di Kota Subulussalam ini tersebar di 160 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam 83 desa. Berita yang berjudul 'Ketua DDII Subulussalam Ingatkan Warga dan Calon Wali Kota Hindari Politik Uang, Ini Nasihatnya' membawa pesan penting tentang etika dalam pemilihan umum. Politik uang adalah praktik yang merusak integritas proses demokrasi dan bisa mengakibatkan konsekuensi yang sangat merugikan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pernyataan ketua DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) Subulussalam menjadi pengingat yang tepat bagi semua pihak agar lebih menjaga prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam proses pemilihan. Politik uang, atau 'money politics', seringkali mempengaruhi keputusan pemilih dengan cara yang tidak seharusnya. Hal ini dapat menyebabkan pemimpin yang terpilih bukanlah karena kapabilitas dan visi mereka, melainkan karena kemampuan mereka untuk memberikan imbalan finansial. Praktik ini tentu saja akan menimbulkan kerugian jangka panjang bagi masyarakat, karena hanya pemimpin yang mencari keuntungan pribadi yang akan terpilih, bukan mereka yang benar-benar peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, nasihat dari ketua DDII sangat relevan dan patut didengar oleh calon wali kota dan masyarakat. Selanjutnya, penting bagi masyarakat untuk menyadari perannya dalam pemilihan umum. Setiap suara sangat berarti dan memiliki dampak yang besar terhadap masa depan daerah. Dengan menghindari politik uang, warga bisa berkontribusi pada terciptanya pemimpin yang lebih bertanggung jawab dan transparan. Masyarakat harus diarahkan untuk lebih memilih calon yang memiliki rekam jejak yang baik, visi yang jelas, dan komitmen untuk membantu masyarakat tanpa calon tersebut harus memberikan imbalan finansial. Di sisi lain, calon pemimpin juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritasnya. Mereka harus berkomitmen untuk bersaing secara sehat dan mempersembahkan ide serta program unggul yang mampu meyakinkan pemilih. Sebagai calon pemimpin, sangat penting untuk memahami bahwa dukungan dari masyarakat yang dibangun melalui pendekatan yang jujur dan akuntabel akan lebih berharga dibandingkan dukungan yang diperoleh melalui praktik politik uang. Dalam konteks ini, kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan, sangat diperlukan untuk mengedukasi warga tentang dampak negatif dari politik uang. Kegiatan sosialisasi dan diskusi dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan mengajak masyarakat membangun budaya politik yang lebih baik. Melalui pendekatan ini, diharapkan mampu muncul pemilih yang cerdas dan kritis dalam memilih pemimpin mereka. Akhirnya, kita semua, baik warga maupun calon pemimpin, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas demokrasi di negara kita. Menghindari praktik politik uang adalah langkah awal untuk meraih demokrasi yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. Mari kita berkomitmen untuk menciptakan lingkungan politik yang bersih dan transparan, demi kepentingan bersama.