Mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor alias Paman Birin, tidak mengacuhkan panggilan KPK hari ini Berita mengenai Sahbirin Noor yang tidak mengindahkan panggilan KPK tentunya menimbulkan banyak pertanyaan dan perdebatan di kalangan masyarakat, utamanya mengenai transparansi pejabat publik dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Sahbirin Noor, sebagai mantan Gubernur Kalimantan Selatan, seharusnya memberikan contoh yang baik dalam hal kepatuhan terhadap proses hukum, terutama ketika lembaga seperti KPK memanggilnya untuk memberikan keterangan. Ketidakpatuhan terhadap panggilan KPK dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat. Hal ini bisa dianggap sebagai indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki sesuatu yang ingin disembunyikan atau merasa di atas hukum. Dalam konteks ini, penting bagi semua pejabat publik untuk menunjukkan integritas dan kesediaan untuk diusut, karena hal ini mencerminkan karakter dan etika mereka dalam memimpin. Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan dan jaminan bahwa pemimpin mereka berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. Selanjutnya, harus dicermati juga faktor-faktor di balik keputusan Sahbirin Noor untuk tidak menghadiri panggilan tersebut. Mungkin terdapat alasan legal atau strategis yang membuatnya memilih untuk tidak hadir. Namun, tanpa penjelasan resmi dari pihaknya, masyarakat dapat dengan mudah berspekulasi dan menciptakan narasi yang dapat merugikan reputasinya. Dalam hal ini, komunikasi yang transparan sangat penting untuk menjaga citra baik dan kepercayaan publik. KPK, sebagai lembaga yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, perlu terus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Ketidakpatuhan terhadap panggilan KPK dapat membawa konsekuensi hukum lebih lanjut, termasuk tindakan paksaan untuk hadir jika diperlukan. Ini juga menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum harus memiliki kemandirian dan keberanian untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, terlepas dari jabatan atau posisi seseorang dalam pemerintahan. Dalam kancah politik dan pemerintahan, setiap tindakan yang diambil oleh seorang pejabat publik akan menjadi sorotan. Maka dari itu, sikap proaktif dan kooperatif sangat diperlukan dalam menghadapi proses hukum yang berlaku. Jika tidak, hal tersebut hanya akan menambah beban dan tantangan bagi reputasi yang bersangkutan di masa depan. Kesimpulannya, situasi ini perlu disikapi dengan bijak oleh semua pihak yang terlibat. Sahbirin Noor perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai ketidakhadirannya agar publik tidak menduga-duga dan terus mempertanyakan niat baiknya. Sementara itu, KPK harus terus menjalankan tugasnya dengan tegas dan adil, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hanya dengan penegakan hukum yang konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintahan dan penegak hukum dapat terjaga.