Lurah di Ponjong, Gunungkidul itu menyebut ajakan itu tidak ada kaitannya dengan pilkada. Kini Bawaslu sedang menelusuri kasus itu. Berita mengenai seorang lurah di Gunungkidul yang mengajak masyarakat untuk mencoblos nomor tertentu dengan menyatakan "itu urusan luar negeri" mencerminkan beberapa isu penting dalam konteks politik lokal dan etika publik. Pertama, pernyataan tersebut menunjukkan potensi kekeliruan dalam pemahaman fungsi pejabat publik. Seorang lurah seharusnya bertindak netral dan tidak memihak dalam konteks politik, terutama saat menjelang pemilihan umum. Menggunakan posisi dan pengaruhnya untuk mendukung salah satu calon bisa dianggap melanggar prinsip keadilan dalam demokrasi. Kedua, pengucapan bahwa masalah pemilihan adalah "urusan luar negeri" bisa menimbulkan kebingungan dan pemahaman yang salah tentang tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi. Pemilih harus menilai dengan cermat dan kritis, dan menganggap pemilihan umum sebagai urusan yang sangat penting dan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka. Ketidakpahaman atau minimnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban politik dapat mengarah pada apatisme pemilih, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas demokrasi di tingkat lokal. Lebih jauh lagi, tindakan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan dan akuntabilitas dalam perilaku pejabat publik. Masyarakat berhak mendapatkan layanan dan dukungan dari pemimpin mereka tanpa terpengaruh oleh bias politik. Dalam hal ini, diperlukan institusi yang mampu menindaklanjuti bila terjadi pelanggaran etika oleh pejabat publik, termasuk memberikan sanksi yang sesuai agar mencegah kejadian serupa di masa depan. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan melibatkan diri dalam proses politik dengan cara yang konstruktif. Melalui pendidikan politik yang lebih baik, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya peran mereka sebagai pemilih dan bagaimana membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang tepat. Kesadaran akan etika dan tanggung jawab sosial membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat. Tentu saja, situasi ini juga memberikan pelajaran penting bagi calon pejabat publik di masa depan. Mereka harus menyadari bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan dapat dilihat sebagai representasi dari institusi yang mereka pimpin. Oleh karena itu, integritas dan netralitas adalah dua pilar yang harus dijunjung tinggi oleh siapa pun yang ingin mengabdi di posisi publik. Keterlibatan aktif dalam menciptakan suasana demokrasi yang sehat adalah tanggung jawab bersama, baik oleh masyarakat maupun para pemimpin mereka.