Mantan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mencueki panggilan penyidik KPK pada hari ini, Senin (18/11/2024) untuk menjadi saksi kasus suap di Dinas PUPR Berita mengenai mantan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, yang mengabaikan pemanggilan KPK tentunya bisa menjadi sorotan penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. KPK, sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam memberantas korupsi, memerlukan kerjasama dan kepatuhan dari semua pihak, termasuk para pejabat publik yang pernah atau sedang menjalani tugas di pemerintahan. Ketidakpatuhan terhadap pemanggilan seperti ini bisa dilihat sebagai tantangan bagi otoritas hukum, yang bisa memicu pertanyaan mengenai komitmen individu tersebut terhadap integritas publik. Sikap cuek atau tidak merespons pemanggilan KPK sering kali dapat menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Hal ini bisa menciptakan persepsi negatif terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Masyarakat berhak mengetahui apakah ada tindakan yang perlu diambil terkait dugaan pelanggaran hukum atau korupsi, dan ketidakmauan untuk memenuhi panggilan dapat menimbulkan kesan bahwa ada sesuatu yang ingin ditutupi. Di sisi lain, kita juga perlu memahami konteks yang lebih luas. Banyak faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan seseorang untuk tidak menghadiri pemanggilan, termasuk masalah kesehatan, kondisi pribadi, atau bahkan ketidakpahaman akan proses hukum yang sedang berlangsung. Namun, hal tersebut tetap tidak mengurangi pentingnya kewajiban untuk hadir dan memberikan keterangan yang diperlukan oleh KPK. Kinerja KPK sangat bergantung pada kepatuhan dan partisipasi semua pihak, agar proses penyelidikan dapat berlangsung dengan baik dan efektif. Lebih jauh lagi, tindakan tidak memenuhi panggilan KPK bisa memberikan preseden buruk bagi pejabat publik lainnya. Apabila mantan gubernur atau pejabat publik lainnya merasa bahwa mereka dapat mengabaikan panggilan, maka ini dapat menciptakan budaya impunitas yang berbahaya. Integritas lembaga penegak hukum adalah kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan untuk mendorong partisipasi aktif dalam memerangi korupsi. Dalam menghadapi situasi seperti ini, penting bagi KPK untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum dan memberikan penjelasan kepada publik mengenai langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. Transparansi dalam proses hukum menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan untuk menunjukkan bahwa tidak ada satu pun individu di atas hukum. Selain itu, komunikasi yang baik antara KPK dan masyarakat dapat membantu mengedukasi publik tentang pentingnya kerjasama dalam upaya pemberantasan korupsi. Akhirnya, peristiwa ini dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih kritis dan aktif dalam menuntut akuntabilitas dari para pemimpin mereka. Setiap individu, terutama yang berada di posisi kekuasaan, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk bertindak dengan integritas. Masyarakat perlu mendorong dan menuntut agar para pejabat publik tidak hanya menjalankan tugasnya, tetapi juga mendukung nilai-nilai kejujuran dan transparansi. Jika tidak, maka akan sulit bagi Indonesia untuk melangkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bebas dari korupsi.