Ini kataKPU Banjarbaru mengenai gambar dua wajah paslon di surat suara, hal ini pasca di Pilkada Banjarbaru hanya ada satu paslon Berita mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Banjarbaru yang hanya menghadirkan satu pasangan calon (Paslon) tentu menarik perhatian, terutama dalam konteks demokrasi dan partisipasi politik. Situasi ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai kadar representasi politik, kebebasan berkompetisi, dan hak pemilih. Ketika hanya ada satu paslon yang muncul di pemilihan, hal ini bisa memunculkan pertanyaan tentang kualitas demokrasi yang dijalankan. Salah satu aspek yang perlu dicermati adalah mengenai surat suara yang mencantumkan dua wajah pasangan calon. KPU (Komisi Pemilihan Umum) perlu menekankan kepada publik mengenai alasan di balik hal tersebut. Meskipun terdapat hanya satu paslon, desain surat suara yang mencakup dua wajah bisa jadi merupakan langkah untuk menjaga transparansi dan memberikan informasi kepada pemilih mengenai paslon yang diusung dalam proses tersebut. Di sisi lain, hal ini juga bisa membuat pemilih merasa kebingungan karena ada kesan seolah terdapat kompetisi yang seharusnya tidak ada. Keberadaan hanya satu paslon dalam pilkada tentunya dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Salah satu pilar demokrasi adalah adanya pilihan bagi rakyat untuk menentukan pemimpin mereka. Ketika pilihan itu terbatas, seperti dalam kasus ini, potensi tingkat partisipasi dapat menurun. Pemilih mungkin merasa bahwa suara mereka tidak berharga atau tidak memiliki dampak signifikan dalam proses pemilihan, yang dapat menciptakan sikap apatis di kalangan masyarakat. Dalam konteks regulasi, penting bagi KPU dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi penyebab mengapa hanya satu paslon yang muncul. Apakah hal ini disebabkan oleh kurangnya minat dari calon lain untuk berkompetisi, sistem dukungan politik yang terlalu sempit, atau mungkin ada kendala lain yang mengakibatkan kondisi ini? Untuk memperkuat demokrasi lokal, diperlukan langkah-langkah preventif guna mendorong partisipasi lebih banyak calon di masa depan. Di sisi positif, pilihan yang terbatas ini bisa menimbulkan kekuatan untuk memfokuskan perhatian masyarakat terhadap paslon yang ada. Dengan tidak adanya jalur kompetisi yang ketat, ada ruang untuk mendorong diskusi dan dialog tentang visi dan misi paslon tersebut. Namun, sangat penting bagi paslon tersebut untuk dapat memberikan informasi yang jelas kepada publik tentang rencana dan kebijakan yang akan diterapkan jika terpilih. Selanjutnya, penting juga bagi masyarakat untuk tetap aktif dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Meskipun situasi saat ini mungkin tidak ideal, perhatian dan partisipasi publik tetap diperlukan untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan program yang ada. Keberlanjutan demokrasi bergantung pada partisipasi aktif tidak hanya saat pemilihan, tetapi juga dalam proses pemerintahan sehari-hari. Oleh karena itu, berita tentang Pilkada di Banjarbaru perlu diinterpretasikan sebagai panggilan untuk merenung dan memperbaiki sistem politik yang ada. Upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi terkait, tetapi juga masyarakat luas. Dalam hal ini, edukasi politik dan penumbuhan kesadaran akan pentingnya proses demokrasi menjadi sangat krusial. Dengan demikian, diharapkan ke depan, pemilu akan lebih ramai serta beragam, sehingga menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat.