Amir Syahbana, Suranto Wibowo dan Rusbani, ketiganya merupakan eks Kepala Dinas ESDM Babel, dituntut 6-7 tahun penjara dalam kasus korupsi timah. Berita mengenai tuntutan penjara terhadap tiga mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Bangka Belitung, yaitu Amir Syahbana, Suranto Wibowo, dan Rusbani, menjadi sorotan publik karena mencerminkan seriusnya persoalan korupsi dalam praktik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Tuntutan hukuman yang berkisar antara 6 hingga 7 tahun penjara menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak segan-segan untuk menindak tegas pelanggaran yang merugikan negara dan masyarakat. Pentingnya berita ini tidak hanya terletak pada tuntutan hukumnya, tetapi juga pada dampak yang ditimbulkan dari tindakan korupsi dalam sektor ESDM. Sumber daya alam adalah aset berharga yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Ketika korupsi menggerogoti sektor ini, maka tidak hanya mengancam keberlanjutan pengelolaan sumber daya tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial, di mana anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kasus ini juga mencerminkan perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia perlu menerapkan praktik tata kelola yang baik untuk mencegah terjadinya praktik korupsi serupa di masa depan. Hal ini termasuk penyusunan regulasi yang lebih ketat, penegakan hukum yang konsisten, dan penguatan peran masyarakat sipil dalam pengawasan. Ketiga tersangka dalam kasus ini tentunya akan menghadapi proses hukum selanjutnya dan berhak untuk membela diri. Namun, lebih dari itu, masyarakat berharap agar kasus ini menjadi preseden positif dalam penegakan hukum terhadap korupsi. Setiap pelaku yang terlibat dalam praktik korupsi harus dihukum secara setimpal agar dapat memberikan efek jera dan mendorong terciptanya iklim yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, perlu ada upaya edukasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk pejabat publik dan pegawai di sektor ESDM, mengenai dampak negatif dari korupsi dan pentingnya integritas serta akuntabilitas dalam menjalankan amanah yang diberikan. Dengan cara ini, diharapkan generasi mendatang akan lebih sadar akan tanggung jawab mereka dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Akhirnya, sebagai masyarakat, kita juga harus lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan dan pengawasan penggunaan anggaran menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini, media juga memiliki peran krusial dalam memberitakan dan menyoroti isu-isu yang terjadi di lapangan, sehingga meningkatkan kewaspadaan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kekayaan sumber daya alam negara.