Terdakwa melakukan praktik oplos BBM jenis Pertalite yang disubsidi pemerintah dan dijual dengan harga yang lebih tinggi di pasar ilegal. Berita mengenai penahanan seorang pria di Aceh Utara karena terlibat dalam oplos BBM (bahan bakar minyak) mencerminkan masalah serius yang dihadapi oleh sektor energi dan lingkungan di Indonesia. Praktik oplos BBM ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat memiliki dampak merugikan yang luas, baik bagi masyarakat maupun ekonomi negara. Ini adalah contoh nyata bagaimana tindakan ilegal dapat merusak integritas sistem distribusi energi yang seharusnya berjalan dengan transparan dan adil. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam kasus ini perlu diteliti lebih dalam. Oplos BBM sering kali melibatkan pencampuran bahan bakar bersubsidi dengan bahan bakar non-subsidi atau bahkan bahan bakar yang tidak sesuai standar, yang selanjutnya dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Tindakan ini tidak hanya merugikan konsumen yang mengharapkan bahan bakar berkualitas, tetapi juga berdampak pada kerugian bagi pemerintah yang telah memberikan subsidi untuk menjaga stabilitas harga BBM. Dengan mencampurkan berbagai jenis BBM, pelaku berpotensi menjual produk berkualitas rendah yang dapat merusak mesin kendaraan dan peralatan lain. Pentingnya penegakan hukum dalam kasus seperti ini harus diperkuat. Pihak berwenang, seperti Jaksa dan Kepolisian, perlu rutin melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik-praktik ilegal semacam ini. Individu atau kelompok yang terlibat dalam oplos BBM harus dihadapkan pada hukuman yang setimpal untuk menciptakan efek jera. Selain itu, kerjasama antar instansi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem yang dapat mencegah terjadinya praktik-praktik ilegal tersebut. Pendidikan kepada masyarakat juga menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Masyarakat perlu diberdayakan untuk mengenali produk bahan bakar yang berkualitas dan memahami risiko yang terkait dengan penggunaan BBM oplosan. Dengan informasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik dan tidak terjebak dalam praktik-praktik yang merugikan. Kesadaran publik yang tinggi akan membantu mengurangi permintaan terhadap BBM oplosan, sehingga pelaku tidak lagi memiliki pasar. Secara keseluruhan, kasus oplos BBM di Aceh Utara ini adalah satu dari sekian banyak tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola sumber daya energi. Untuk menciptakan iklim yang lebih bersih dan lebih adil dalam penggunaan energi, pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara berbagai pihak adalah suatu keharusan. Ketika semua elemen dalam masyarakat bersatu melawan perilaku ilegal ini, kita dapat berharap untuk melihat pengurangan kasus serupa di masa mendatang.