Tim Divisi Hukum Cagub-Cawagub Kaltim Rudy Mas'ud dan Seno Aji mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltim, Selasa (19/11/2024) Berita mengenai laporan dugaan politik uang yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait kampanye calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) 2024 di Balikpapan menunjukkan pentingnya pengawasan dan integritas dalam proses demokrasi kita. Politika uang merupakan salah satu masalah serius yang dapat merusak tatanan demokrasi. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menciptakan ketidakadilan di antara para calon dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan. Politik uang sering kali mengarah pada situasi di mana pemilih tidak dapat memberikan suara mereka berdasarkan pertimbangan yang rasional dan informatif, melainkan berdasarkan insentif finansial. Hal ini mengakibatkan terpilihnya pemimpin yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat, melainkan kepada mereka yang mampu menginvestasikan sejumlah uang besar untuk membeli suara. Oleh karena itu, tindakan Bawaslu untuk menerima laporan ini merupakan langkah positif dalam menjaga integritas pemilu. Respons masyarakat terhadap laporan dugaan politik uang juga sangat penting. Masyarakat perlu berperan aktif dalam melaporkan kecurangan atau praktik tidak etis lainnya, agar tindakan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan serius. Kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu menjadi kunci untuk menciptakan proses demokrasi yang bersih dan transparan. Selain itu, peningkatan edukasi politik bagi masyarakat juga perlu diutamakan, agar mereka bisa mengenali dan menghindari praktik politik uang. Di sisi lain, penting bagi Bawaslu dan instansi terkait untuk tidak hanya menerima laporan, tetapi juga melakukan investigasi yang mendalam dan tegas dalam menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran. Pemidanaan bagi pelaku politik uang harus dilakukan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang. Penegakan hukum yang konsisten menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemilu. Selain itu, pemerintah dan lembaga pengawas perlu berkolaborasi dalam menciptakan sistem pemilu yang lebih transparan dan akuntabel. Ini termasuk memfasilitasi platform bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan, sekaligus memberikan edukasi tentang cara melapor jika mereka menemui dugaan praktik curang. Dengan langkah-langkah preventif dan penalti yang tegas, diharapkan bisa tercipta ekosistem politik yang sehat di Kaltim. Secara keseluruhan, laporan dugaan politik uang ini menjadi pengingat akan tantangan yang dihadapi oleh sistem demokrasi kita. Tindakan proaktif dari Bawaslu, keterlibatan masyarakat, serta penegakan hukum akan sangat berperan dalam memerangi praktik ini demi membangun masa depan politik yang lebih baik dan bersih. Hal ini bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat dan calon pemimpin.