Puluhan Ormas, LSM dan tokoh masyarakat dan tokoh agama serta paguyuban di Kaltim berharap agar TNI–Polri hingga Aparatur Sipil Negara di Pilkada Berita mengenai permintaan netralitas TNI, Polri, dan ASN (Aparatur Sipil Negara) di Pilkada Kaltim 2024 merupakan langkah penting dalam menjaga integritas dan keadilan selama proses pemilihan. Netralitas dalam konteks ini sangat krusial untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik dan tidak terpengaruh oleh kekuatan politik yang bisa merugikan keadilan pemilihan. Dalam banyak kasus, keterlibatan institusi yang seharusnya bersikap netral dapat menciptakan ketidakadilan dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan. TNI dan Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan serta stabilitas selama masa pemilihan. Namun, jika mereka terlibat dengan cara yang mendukung calon tertentu, hal ini dapat merusak independensi mereka dan menimbulkan kecurigaan di antara pemilih. Oleh karena itu, permintaan untuk tetap netral adalah langkah yang tepat, mengingat bahwa kehadiran mereka di lapangan harus berfungsi untuk melindungi semua pihak, bukan hanya segelintir orang atau kelompok politik. ASN juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan netralitas. Keterlibatan ASN dalam politik praktis dapat mengaburkan batas antara pelayanan publik dan kepentingan politik, yang berpotensi merugikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memastikan bahwa ASN tetap netral, masyarakat dapat lebih percaya bahwa pelayanan yang mereka terima tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik yang tidak akuntabel. Selanjutnya, netralitas yang ditegaskan dalam berita ini juga menjadi sinyal bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pemilihan. Jika masyarakat melihat institusi seperti TNI, Polri, dan ASN berkomitmen untuk bersikap netral, mereka akan lebih termotivasi untuk menggunakan hak suara mereka. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, Pilkada dapat berlangsung lebih transparan dan demokratis. Di sisi lain, tantangan dalam menjaga netralitas ini tidaklah kecil. Dalam praktiknya, terdapat tekanan dari berbagai pihak yang mungkin mencoba memanfaatkan institusi tersebut untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, penting bagi TNI, Polri, dan ASN untuk memiliki pedoman yang jelas dan komitmen teguh untuk menjaga integritas mereka. Pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya netralitas dalam konteks pemilihan harus dilakukan secara berkala agar semua pihak memahami dan dapat menjalankan prinsip tersebut dengan baik. Akhir kata, permintaan untuk menjaga netralitas dari TNI, Polri, dan ASN di Pilkada Kaltim 2024 adalah langkah konstruktif untuk memperkuat demokrasi. Dengan adanya komitmen netralitas, diharapkan bahwa proses pemilihan tidak hanya adil, tetapi juga menciptakan kepercayaan di kalangan masyarakat terhadap hasil pemilihan. Masyarakat perlu terus mendorong dan mengawasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, demi tercapainya pemilihan yang bersih dan berintegritas.