Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menghadiri Rapat Kerja Nasional II Tahun 2024 Ombudsman RI di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin (18/11/2 Berita dengan judul 'Rakernas II Ombudsman Tahun 2024, Pemerintah Harus Jamin Kinerja Pelayanan Terukur' menunjukkan komitmen Ombudsman dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Pada dasarnya, tema ini sangat relevan mengingat peran penting pelayanan publik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam setiap aspek, dari pendidikan, kesehatan, hingga administrasi, kualitas layanan pemerintah dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kepuasan masyarakat. Adanya panggilan bagi pemerintah untuk menjamin kinerja pelayanan yang terukur mencerminkan kebutuhan untuk implementasi standar yang jelas. Dengan pelayanan yang terukur, masyarakat dapat lebih mudah menilai sejauh mana pemerintah memenuhi kewajibannya. Indikator kinerja yang jelas juga memungkinkan lembaga-lembaga pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, hal ini akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa institusi publik bertanggung jawab dan berorientasi pada hasil. Rakernas II Ombudsman tentunya merupakan platform penting untuk menyampaikan dan membahas isu-isu fundamental dalam pelayanan publik. Forum semacam ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dan strategis bagi pemerintah dalam memperbaiki layanan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih komprehensif dan inklusif. Sebagai institusi yang berfungsi sebagai pengawas dan pengontrol, Ombudsman memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak hanya memenuhi asas keadilan, tetapi juga efisiensi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, penting bagi Ombudsman untuk memiliki akses informasi yang memadai dan mengadakan dialog yang konstruktif dengan semua pihak terkait. Kolaborasi antara Ombudsman dan pemerintah diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit. Banyak daerah di Indonesia yang masih mengalami kesenjangan dalam hal fasilitas dan akses pelayanan. Oleh karena itu, pemenuhan kinerja pelayanan yang terukur harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur di daerah. Agar semua lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil, dapat merasakan manfaat dari pelayanan publik. Satu hal yang perlu dicatat adalah teknologi informasi yang semakin berkembang. Penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dapat memberikan kemudahan, transparansi, dan kecepatan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengintegrasikan teknologi informasi dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Hal ini juga sesuai dengan tuntutan generasi masa kini yang lebih mengutamakan efisiensi dan kepraktisan. Dengan semua ini, diharapkan Rakernas II Ombudsman bukan hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menghasilkan dampak yang nyata. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan tugas bersama antara pemerintah, Ombudsman, dan masyarakat. Sebuah sinergi yang kuat dan komitmen yang konsisten dari semua pihak akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini. Ketika pemerintah dapat menjamin kinerja pelayanan yang terukur, maka kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan akan meningkat, yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan demokrasi dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.