Wilayah administratif 5 Desa di PPU dan Kukar yang wilayah administratifnya menjadi tidak jelas gara-gara ketidakharmonisan Regulasi UU IKN. Berita mengenai lima desa di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) yang wilayah administratifnya tidak jelas akibat perubahan Undang-Undang (UU) terkait Ibu Kota Negara (IKN) merupakan isu yang penting untuk diperhatikan. Perubahan UU IKN membawa konsekuensi yang tidak hanya berdampak pada infrastruktur dan pengembangan wilayah, tetapi juga pada aspek administratif dan sosial masyarakat setempat. Ketidakjelasan wilayah administratif dapat memicu berbagai masalah, mulai dari ketidakpastian dalam pengelolaan sumber daya hingga konflik antara pemerintah daerah. Salah satu aspek yang perlu ditekankan adalah pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketika terjadi perubahan besar seperti pemindahan Ibu Kota, sangat penting bagi pemerintah untuk mengumumkan secara jelas batasan wilayah administrasi yang baru. Jika tidak, ini dapat menyebabkan kekacauan dan ketidakpastian bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang terdampak. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang transparan dan akurat mengenai status daerah tempat mereka tinggal, agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Selain itu, ketidakjelasan wilayah administratif bisa memengaruhi program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tanpa batasan yang jelas, alokasi sumber daya untuk program pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan bisa menjadi tidak merata. Hal ini bisa memperburuk ketimpangan pembangunan antarwilayah, di mana daerah yang status administrasinya jelas mendapatkan perhatian lebih dibandingkan yang tidak. Oleh karena itu, penting untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dan memastikan setiap desa mendapatkan perhatian yang sama dalam proses pembangunan. Kompetensi perangkat daerah juga menjadi salah satu faktor yang krusial dalam menyikapi perubahan ini. Diperlukan pelatihan dan pengetahuan mengenai pengelolaan wilayah yang sesuai dengan kondisi baru pasca perubahan UU IKN. Pemerintah daerah perlu dibekali dengan pemahaman yang baik mengenai regulasi yang berlaku dan bagaimana melaksanakan tugasnya dalam konteks administrasi yang baru. Dalam kesimpulannya, tantangan yang dihadapi oleh desa-desa di PPU dan Kukar akibat perubahan UU IKN mencerminkan kebutuhan akan perencanaan yang lebih baik dan responsif terhadap dinamika sosial dan geografi. Di sisa waktu yang ada, sangat penting bagi pemerintah untuk memperjelas batasan wilayah administratif dan melibatkan masyarakat dalam proses ini. Transisi yang transparan dan partisipatif akan menciptakan stabilitas dan kepercayaan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak dan pelayanan yang sama.