Tak hanya itu, admin Gerindra pula meminta Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengecek Kalapas Tanjung Raja. Berita mengenai klaim Partai Gerindra yang menyatakan telah melaporkan Prabowo Subianto terkait viralnya video napi yang diduga pesta sabu di Lapas Tanjung Raja jelas menjadi sorotan publik dan menimbulkan berbagai tanggapan. Dalam konteks politik Indonesia, isu-isu mengenai korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan penegakan hukum selalu menjadi perhatian utama masyarakat. Dalam hal ini, langkah Gerindra untuk melaporkan situasi tersebut menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem penegakan hukum. Satu sisi positif dari laporan ini adalah upaya untuk menunjukkan bahwa partai politik, terutama yang memiliki posisi strategis, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika benar terjadi pelanggaran di lapas, maka perlu ada tindakan tegas yang diambil, tidak hanya untuk mempertahankan integritas hukum, tetapi juga untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kasus-kasus serupa tidak akan ditolerir. Ini juga bisa menjadi momen refleksi bagi pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dan kondisi penitipan napi di Indonesia. Namun, kita juga perlu melihat isu ini dari sisi lain; terkadang laporan yang dibuat oleh partai politik bisa memiliki muatan politis tersendiri. Ada kemungkinan bahwa Gerindra menggunakan situasi ini untuk menegaskan posisinya atau meraih simpati publik. Dalam dunia politik, situasi seperti ini sering dimanfaatkan untuk menggiring opini publik atau membangun citra positif. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk kritis dalam menyikapi informasi yang disampaikan, mempertimbangkan konteks dan tujuan di baliknya. Di sisi lain, pembuatan video dan penyebarannya di media sosial juga menunjukkan tantangan baru dalam era digital. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk beradaptasi dan tidak hanya menangani kasus ini di permukaan. Perlu adanya upaya menjangkau akar masalah, termasuk diskusi tentang rehabilitasi napi, sistem hukum yang lebih adil, dan pemanfaatan teknologi untuk memantau dan menjaga integritas di lembaga pemasyarakatan. Sebagai penutup, insiden ini bisa menjadi momentum bagi reformasi sistem penegakan hukum dan lembaga pemasyarakatan. Lebih dari sekadar tanggapan terhadap satu kasus, hal ini merupakan kesempatan bagi kita untuk merenungkan bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan hukum yang lebih baik dan lebih adil di Indonesia. Saran konstruktif serta kontribusi berbagai pihak, termasuk partai politik, masyarakat sipil, dan pemerintah, sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan tersebut.