Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sekitar lokasi Lapangan 5 Desember Marabahan, Barito Kuala (Batola) di Jalan AES Nasution Berita yang berjudul "Jangan Ganggu Kampanye Akbar, Satpol PP Pastikan PKL di Sekitar Lapangan 5 Desember Marabahan Tertib" mengisyaratkan pentingnya menjaga ketertiban dan kenyamanan selama kegiatan kampanye akbar yang akan berlangsung. Keputusan untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar lokasi kampanye merupakan langkah yang sangat strategis dalam menciptakan suasana yang kondusif. Dalam konteks politik dan kampanye, kehadiran tatanan umum yang rapi dan teratur adalah hal yang krusial untuk memberikan kesan positif kepada calon pemilih. Satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah perlunya komunikasi yang baik antara pihak penyelenggara kampanye dengan PKL. Dalam banyak kasus, PKL adalah bagian integral dari masyarakat lokal dan kehadiran mereka di lokasi tertentu seringkali menjadi daya tarik bagi pengunjung. Oleh karena itu, pendekatan humanis sangat diperlukan untuk menjelaskan kepada PKL mengenai pentingnya menjaga ketertiban tanpa mengorbankan mata pencaharian mereka. Solusi alternatif, seperti menyediakan lokasi tertentu bagi PKL agar tetap dapat berjualan namun tidak mengganggu jalannya kampanye, sangat mungkin untuk dilakukan. Selain itu, penegakan aturan oleh Satpol PP juga mencerminkan sebuah tindak lanjut yang serius terhadap peraturan daerah dan pengaturan tata ruang. Ini menjadi momen penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai betapa pentingnya menjaga ketertiban umum. Jika penertiban ini dilaksanakan dengan baik, bukan hanya memberikan kesan positif selama kampanye, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi kegiatan-kegiatan lain di masa depan. Namun, tantangan terbesar akan muncul jika penertiban ini dilaksanakan tanpa memperhatikan kesejahteraan PKL. Dari perspektif ekonomi, PKL adalah kelompok yang rentan, terutama ketika ada kegiatan besar yang dapat berpotensi menurunkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan Satpol PP perlu memastikan bahwa penertiban ini diiringi oleh usaha untuk memberikan bantuan atau pemberdayaan bagi PKL yang terdampak, sehingga tidak hanya mengandalkan tindakan represif semata. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, termasuk dalam hal penempatan kembali PKL, juga sangat penting. Dengan melibatkan mereka, bisa jadi solusi yang dihasilkan akan lebih berkelanjutan dan diterima baik oleh semua pihak. Selain itu, dapat dibentuk semacam dialog antara komunitas, pemerintah, dan anggota kampanye untuk merumuskan langkah-langkah yang saling menguntungkan. Kampanye politik adalah waktu yang sensitif dan rentan terhadap berbagai pandangan. Namun, upaya untuk menjaga keteraturan bisa menjadi titik awal bagi perubahan yang lebih besar dalam hal keterlibatan publik, etika berpolitik, dan rasa saling menghormati dalam masyarakat. Dengan menghargai hak semua pihak dan mendengarkan suara mereka, dalam hal ini PKL, kita dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis dan produktif. Secara keseluruhan, berita ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara kampanye, dan masyarakat, terutama PKL, dalam menciptakan suasana yang mendukung demokrasi dan keadilan sosial. Jika dikelola dengan baik, momen kampanye dapat menjadi bukan hanya ajang untuk memperkenalkan calon, tetapi juga memberi ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi secara konstruktif.