Karena itu, yang harus dilakukan adalah transparansi pemerintahan, dan mentaati aturan yang ada. Berita yang berjudul "Soal Upaya Peningkatan MCP KPK, Sutarmidji: Pimpinan Tertinggi Jangan Main Proyek" mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan proyek-proyek pemerintah. Ditengah upaya KPK dalam meningkatkan pencapaian Minimum Service Standards (MCP), komentar dari Sutarmidji menyoroti kekhawatiran adanya potensi penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan tinggi pemerintah dalam pengadaan proyek-proyek. Cita-cita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi sangat bergantung pada cara pimpinan menempatkan integritas di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Sutarmidji sebagai seorang pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk mengingatkan bahwa kebijakan dan proyek yang dijalankan harus difokuskan pada kepentingan publik, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Dia menekankan bahwa pengadaan proyek yang tidak transparan dan kurang akuntabel berpotensi menimbulkan praktik korupsi yang merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan proaktif dari para pemimpin dalam mendorong peningkatan MCP sangat diperlukan. Peningkatan MCP KPK tentunya merupakan langkah yang positif, namun itu juga membutuhkan dukungan penuh dari para pemimpin di berbagai tingkat. Pimpinan tertinggi harus menjadi contoh dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance. Jika pimpinan tidak bermain proyek dengan cara yang benar, maka upaya KPK akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, kolaborasi antara KPK dan para pemangku kebijakan di tingkat daerah menjadi sangat vital untuk menciptakan sistem yang berintegritas. Kesadaran untuk tidak "main proyek" harus ditanamkan dalam budaya kerja pemerintahan. Hal ini bisa dimulai dengan pelatihan mengenai etika pemerintahan, sistem pengawasan yang ketat, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat harus diberdayakan untuk ikut berperan mengawasi penggunaan anggaran dengan cara melaporkan dugaan penyimpangan atau korupsi. Hal ini akan menciptakan ekosistem yang lebih sehat bagi pengembangan proyek-proyek yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semua upaya ini, tentu saja, tidak lebih penting dari membangun kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa proyek-proyek pemerintah dilaksanakan dengan baik dan transparan, maka dukungan mereka terhadap kebijakan publik juga akan meningkat. Dengan demikian, komitmen pimpinan untuk tidak terlibat dalam praktik yang merugikan dapat memicu perubahan positif dan menyeluruh dalam birokrasi pemerintahan. Akhir kata, berita ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kejujuran dan integritas dalam pemerintahan adalah fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Setiap pemimpin harus berpikir jauh ke depan dan menyadari bahwa tindakan mereka hari ini akan berdampak pada generasi mendatang. Hal ini memerlukan keberanian untuk bertindak, serta komitmen untuk selalu mendahulukan kepentingan rakyat di atas segalanya.