Bawaslu Lubuklinggau merespon viralnya seorang ibu-ibu dinarasikan diusir pemilik kontrakan diduga akibat beda dukungan calon kepala daerah Berita mengenai Bawaslu Lubuklinggau yang menyatakan bahwa kasus warga yang diusir karena beda pilihan pasangan calon (paslon) merupakan masalah pribadi mengundang perhatian banyak pihak, terutama dalam konteks demokrasi dan kebebasan berpendapat. Dalam setiap proses demokrasi, pilihan politik merupakan hak asasi setiap individu. Ketika seseorang merasa tertekan atau diusir dari komunitasnya hanya karena perbedaan pilihan, maka hal itu mencerminkan adanya krisis dalam penghormatan terhadap perbedaan. Pertama-tama, pernyataan Bawaslu yang menyebutkan bahwa masalah tersebut adalah masalah pribadi dapat dimaknai dalam beberapa cara. Di satu sisi, memang benar bahwa setiap individu bertanggung jawab atas pilihan politiknya. Namun, di sisi lain, ini juga menunjukkan adanya ketidakpekaan terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Politik seharusnya tidak hanya menjadi urusan individu, tetapi juga menciptakan kondisi di mana diskusi dan perbedaan pendapat bisa dijunjung tinggi tanpa rasa takut akan stigma atau represi. Kedua, situasi di mana seseorang diusir karena pilihan politiknya menandakan adanya polarisasi yang bisa merusak tatanan sosial. Komunitas seharusnya menjadi ruang aman bagi setiap individu untuk mengemukakan pendapatnya, bahkan dalam hal yang sensitif seperti politik. Ketika perbedaan pendapat dilarang atau tidak diterima, maka itu dapat menyebabkan ketegangan sosial yang lebih besar, dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat untuk sebuah masyarakat yang demokratis. Selanjutnya, di tingkat pencegahan, sangat penting bagi lembaga-lembaga terkait untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya saling menghormati perbedaan. Bawaslu dan instansi lainnya perlu melakukan sosialisasi tentang hak pilih dan bagaimana cara menghargai pilihan orang lain. Mengedukasi masyarakat tentang budaya politik yang sehat merupakan langkah proaktif untuk mencegah insiden seperti ini terulang di kemudian hari. Selain itu, insiden semacam ini juga menjadi tantangan bagi partai politik dan para calon pemimpin. Mereka seharusnya tidak hanya fokus pada meraih suara, tetapi juga membangun kesadaran bahwa perbedaan adalah bagian dari esensi demokrasi. Mereka perlu mengajak masyarakat untuk melihat bahwa diskusi dan debat yang sehat dapat memperkaya pandangan dan kebijakan yang diusung. Akhirnya, dalam konteks yang lebih luas, kejadian ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan inklusif. Penghormatan terhadap perbedaan pendapat adalah salah satu pilar utama dalam berjalannya sebuah sistem demokrasi. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk masyarakat, caleg, dan lembaga pemantau, perlu berkolaborasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kerukunan dalam berdemokrasi.