Langkah strategis yang akan dilakukan, termasuk rencana pengajuan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah pada 2025 Berita mengenai dukungan Pj Wali Kota Pangkalpinang terhadap pembentukan Kelompok Pengelola Masyarakat (KPM) untuk menangani masalah sampah menunjukkan langkah positif dalam upaya meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Masalah sampah adalah salah satu isu krusial yang dihadapi banyak kota, terutama di daerah dengan pertumbuhan urban yang pesat. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, diharapkan pengelolaan sampah dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Pembentukan KPM merupakan langkah strategis karena melibatkan partisipasi aktif warga dalam pengelolaan sampah di lingkungan mereka. Partisipasi masyarakat sangat penting, mengingat mereka adalah pengguna dan pencipta sampah itu sendiri. Dengan adanya KPM, masyarakat dapat memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kebersihan lingkungan, sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan meningkatkan praktik daur ulang. Selain itu, dukungan dari pemerintah, dalam hal ini Pj Wali Kota, menjadi faktor kunci dalam keberlangsungan KPM. Dengan sumber daya dan bimbingan dari pemerintah, KPM dapat dibekali dengan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola sampah dengan baik, termasuk pelatihan tentang pemilahan sampah, teknik daur ulang, dan cara menciptakan produk dari limbah. Ini tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui usaha daur ulang. Pentingnya edukasi masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Dalam pengaturan KPM, program-program edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik perlu diadakan secara rutin. Ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, atau sosialisasi di tingkat komunitas. Dengan memahami dampak negatif dari sampah dan pentingnya pengelolaan yang tepat, masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dan mengubah perilaku mereka dalam menghasilkan sampah. Namun, tantangan pasti akan ada, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan fasilitas, dan pengelolaan sumber daya manusia yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang saling mendukung. Menciptakan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan adalah kunci untuk memastikan bahwa KPM dapat berfungsi dengan optimal dan berkontribusi pada kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kesimpulannya, dukungan terhadap pembentukan KPM oleh Pj Wali Kota Pangkalpinang adalah langkah progresif dalam menangani masalah sampah. Dengan melibatkan masyarakat, memberikan edukasi, dan membangun kerjasama yang kuat, diharapkan Pangkalpinang dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.