Viralnya video pesta para napi di sel Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumsel membuat pengacara kondang Hotman Paris Hutapea angkat bicara. Berita mengenai Hotman Paris yang mengungkapkan sorotannya terhadap petugas Lapas Tanjung Raja yang dimutasi setelah viralnya video napi yang berpesta remix di dalam sel mencerminkan berbagai isu yang menjadi perhatian dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Kasus ini tidak hanya menyoroti tindakan individu, tetapi juga menggambarkan pelanggaran yang lebih luas terkait dengan pengawasan dan disiplin di lembaga pemasyarakatan. Pertama-tama, peristiwa ini menggambarkan lemahnya pengawasan dalam penegakan hukum di lembaga permasyarakatan. Jika memang benar ada pesta remix di dalam sel, hal ini menunjukkan bahwa ada kelalaian yang serius dari pihak petugas. Sebagai lembaga yang bertugas untuk rehabilitasi dan pengawasan narapidana, seharusnya pihak lapas mampu menciptakan lingkungan yang aman dan sesuai untuk pemulihan napi. Kasus ini menunjukkan bahwa norma dan aturan yang ada tidak ditegakkan dengan baik, yang dapat berdampak negatif terhadap kredibilitas lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Sorotan Hotman Paris juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsekuensi yang seharusnya dihadapi oleh pihak yang terlibat. Tindakan mutasi yang dikenakan terhadap petugas dapat dilihat sebagai langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Namun, hal ini juga menimbulkan diskusi tentang apakah mutasi itu cukup sebagai sanksi, atau ada langkah lebih lanjut yang perlu diambil, seperti evaluasi dan peningkatan pelatihan bagi petugas lapas. Jika hanya mutasi yang diterapkan tanpa tindakan preventif yang lebih komprehensif, maka kejadian serupa mungkin akan terulang di masa depan. Lebih jauh lagi, tindakan yang dilakukan napi tersebut bisa memberikan gambaran tentang kondisi hidup di dalam lapas. Banyak orang yang percaya bahwa narapidana, terlepas dari kesalahan hukum yang mereka lakukan, berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan kesempatan untuk berubah. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi tidak hanya perilaku petugas, tetapi juga kondisi dan hak-hak napi. Apakah lingkungan yang ada mendukung rehabilitasi, atau justru sebaliknya? Selain itu, media sosial dan viralnya video tersebut menunjukkan kekuatan teknologi dalam menyebarluaskan informasi dan kritikan. Saat ini, publik semakin memiliki suara dan akses untuk mengawasi lembaga-lembaga pemerintah, termasuk lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks ini, penting bagi otoritas terkait untuk lebih transparan dan responsif terhadap kritik yang muncul dari masyarakat. Kesimpulannya, berita ini membuka diskusi tentang pentingnya perbaikan di sistem permasyarakatan Indonesia. Seluruh stakeholder, dari petugas, napi, hingga masyarakat sipil, perlu bekerja sama untuk menciptakan sistem yang lebih baik. Pengawasan yang ketat, pelatihan untuk petugas, dan perlindungan hak narapidana harus menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Jika semua pihak saling mendukung dan berkomitmen untuk perubahan, maka akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan produktif bagi semua.