DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna, guna mendengar pandangan umum fraksi terhadap nota APBD 2025 Berita mengenai DPRD Kukar yang menjamin RAPBD 2025 untuk kebutuhan masyarakat menunjukkan upaya yang positif dari lembaga legislatif dalam merespons kebutuhan dan aspirasi rakyat. Dalam konteks pembangunan daerah, anggaran merupakan aspek yang krusial untuk mewujudkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya jaminan dari DPRD, diharapkan perencanaan anggaran yang dilakukan dapat lebih terarah dan tepat sasaran. Pertama-tama, jaminan ini menunjukkan bahwa DPRD Kukar memiliki kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran sangat penting, karena anggaran publik seharusnya mencerminkan prioritas dan kebutuhan real di lapangan. Dengan melibatkan masyarakat, DPRD tidak hanya mengedepankan pembuatan kebijakan yang transparan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Kedua, meskipun jaminan tersebut bersifat positif, implementasinya perlu diperhatikan. Segala rencana dan program yang diusulkan dalam RAPBD harus melalui analisis yang mendalam, termasuk kajian terhadap dampak sosial ekonomi. Hal ini penting agar setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan menghindari pemborosan anggaran. Pelibatan berbagai stakeholder, termasuk organisasi masyarakat sipil, juga dapat menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat yang beragam. Selain itu, transparansi dalam penyusunan dan penggunaan anggaran juga menjadi kunci. DPRD harus memastikan bahwa publik dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai RAPBD, termasuk rencana program, alokasi dana, dan progres pelaksanaan. Dengan adanya transparansi, masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam pengawasan dan memberikan masukan yang membangun. Ini adalah langkah penting menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Terakhir, perlu diingat bahwa jaminan RAPBD tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan. Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang telah dianggarkan seharusnya dilakukan secara berkala. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Jika ada temuan yang menunjukkan ketidaksesuaian atau kegagalan program, maka DPRD harus bersikap responsif dan siap untuk melakukan perbaikan. Secara keseluruhan, dukungan DPRD Kukar terhadap RAPBD 2025 untuk kebutuhan masyarakat merupakan langkah yang baik dan perlu didukung. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan dari program-program yang diusulkan, diperlukan kerja sama yang erat antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hanya dengan kolaborasi yang baik, visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud.