Ketua KPU Kota Pangkalpinang Sobarian mengatakan pengalaman sebelumnya Kecamatan Tamasari menjadi daerah paling rawan genangan ketika musim hujan Tanggapan terhadap berita berjudul "Libatkan BPBD dan Forkompinda, KPU Kota Pangkalpinang akan Mitigasi TPS di Daerah Rawan Genangan Air" menunjukkan inisiatif yang positif dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang dalam mengatasi tantangan yang dihadapi saat pelaksanaan pemilu. Mitigasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah rawan genangan air adalah langkah preventif yang sangat diperlukan, terutama mengingat wilayah Indonesia, termasuk Pangkalpinang, sering mengalami masalah terkait banjir dan genangan air, terutama saat musim hujan. Dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Forkopimda, KPU menunjukkan komitmennya terhadap kolaborasi antar lembaga dalam rangka menciptakan kondisi pemilu yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek, baik dari segi keamanan maupun penanggulangan bencana, dapat terintegrasi dengan baik. Ini juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya koordinasi dalam menghadapi situasi darurat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu. Selanjutnya, pelibatan BPBD tidak hanya sebatas mitigasi, tetapi juga bisa membuat rencana kontinjensi yang lebih matang. Dalam hal ini, BPBD dapat memberikan masukan berharga mengenai potensi ancaman yang mungkin muncul dan bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya. Sebagai contoh, mereka bisa merekomendasikan lokasi alternatif yang aman untuk TPS jika situasi menjadi tidak memungkinkan di lokasi yang sudah ditentukan. Lain halnya dengan Forkopimda, yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu berlangsung. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa proses pemungutan suara berlangsung tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh bencana alam maupun faktor lainnya. Ini tidak hanya akan mendorong partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS, tetapi juga memberikan rasa aman bagi pemilih ketika mereka mulai memberikan hak suaranya. Taktik untuk mencegah gangguan dalam pelaksanaan pemilu sangat penting, terutama di daerah rawan, karena kegagalan dalam mengantisipasi dampak bencana dapat mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Dalam konteks ini, upaya mitigasi yang dilakukan oleh KPU Pangkalpinang sangat strategis, karena kehadiran TPS yang terencana dan aman akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Namun, dalam implementasinya, KPU dan pihak terkait harus melakukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat mengenai langkah-langkah mitigasi yang telah direncanakan. Publikasi informasi tentang lokasi TPS alternatif, prosedur yang akan dilakukan jika terjadi genangan, dan agar masyarakat mengetahui tentang segala kemungkinan yang dapat terjadi sangat penting. Hal ini akan membantu mengurangi kegaduhan yang terjadi di tempat untuk pemungutan suara dan memberikan informasi yang jelas kepada pemilih. Akhirnya, langkah mitigasi yang diambil KPU Kota Pangkalpinang dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Mengingat tantangan iklim yang semakin meningkat, strategi mitigasi di tempat pemungutan suara sangat penting untuk memastikan keberlangsungan demokrasi. Sederhananya, praktisnya mitigasi ini adalah bentuk adaptasi terhadap perkembangan lingkungan yang harus diperhatikan oleh semua penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia. Masyarakat harus merasa bahwa suara mereka tidak hanya dihargai, tetapi juga terlindungi dari berbagai risiko yang mungkin muncul.