Riza Aryani mengungkapkan pihaknya juga siap bersinergi dan berkolaborasi, dengan perbankan guna menjalankan program pemerintah dengan tepat sasaran Berita mengenai penghapusan utang UMKM oleh pemerintah, sementara tagihan bank tidak akan dihapus, menggambarkan kompleksitas dalam pengelolaan utang dan dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, di mana kontribusinya terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja sangat signifikan. Oleh karena itu, langkah apapun yang diambil untuk mendukung kelangsungan mereka sangat penting. Namun, penghapusan utang juga harus diimbangi dengan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak yang akan ditimbulkan bagi lembaga keuangan, terutama bank yang berurusan dengan pinjaman UMKM. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan tidak merugikan pihak manapun. Dalam hal ini, jika pemerintah memutuskan untuk menghapus utang UMKM, penting untuk menciptakan skema yang jelas dan transparan agar bank juga tidak mengalami kerugian. Misalnya, jika bank tidak dapat memperoleh kembali dana yang dipinjamkan, hal ini dapat mengakibatkan pengetatan likuiditas di sektor keuangan yang lebih luas. Di sisi lain, penghapusan utang mungkin memberikan angin segar bagi UMKM yang terjepit oleh krisis finansial yang diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti pandemi COVID-19 dan fluktuasi ekonomi. Banyak pelaku UMKM yang masih berjuang untuk bangkit, dan penghapusan utang bisa menjadi stimulus bagi mereka untuk kembali ke jalur pertumbuhan. Hal ini juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Namun, harus diingat bahwa tidak semua UMKM dalam posisi yang sama. Ada UMKM yang lebih mampu bertahan dibandingkan dengan yang lain, dan penghapusan utang untuk semua UMKM mungkin tidak adil. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai kondisi setiap sektor dan perusahaan sebelum mengambil langkah penghapusan utang. Ada pula kemungkinan untuk memperkenalkan skema restrukturisasi utang, di mana UMKM dapat mendapatkan keringanan dalam pelunasan utang tanpa harus menghapusnya secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, MODAL yang dibutuhkan bukan hanya untuk melunasi utang, tetapi juga untuk mengembangkan usaha. Intervensi pemerintah dalam bentuk pinjaman lunak atau hibah juga dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dan memberikan dampak jangka panjang bagi kelangsungan usaha. Dengan demikian, penanganan utang UMKM harus dilakukan dengan pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk bank, pemerintah, dan UMKM itu sendiri. Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah menciptakan ekosistem yang sehat bagi UMKM sehingga mereka dapat tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan maupun program pelatihan, juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif.