Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto langsung mengambil tindakan terkait heboh video viral pesta sabu di Lapas Tanjung Raja Berita mengenai Agus Andrianto, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Tanjung Raja, Ogan Ilir (OI) sebagai respon terhadap video yang menampilkan narapidana (napi) yang pesta sabu, mencerminkan slogan bahwa tidak ada tempat untuk toleransi terkait penyalahgunaan narkoba, terutama di dalam lembaga pemasyarakatan. Sikap tegas ini sangat penting untuk memastikan bahwa institusi pemasyarakatan berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat, bukan sebagai tempat untuk memperkuat atau memperluas jaringan kriminal. Langkah penonaktifan ini menunjukkan kepemimpinan yang berani dan komitmen untuk memperbaiki sistem di dalam lembaga pemasyarakatan. Tindakan semacam ini perlu dicontoh oleh para pemimpin lain untuk menangani masalah serupa. Ini juga menunjukkan bahwa pihak berwenang tidak akan berkompromi dengan pelanggaran yang terjadi dalam sistem, terutama yang melibatkan narkoba, yang telah menjadi masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa tindakan penonaktifan ini tidak cukup hanya sebagai langkah permukaan. Proses investigasi yang komprehensif perlu dilakukan untuk menemukan akar masalah serta kelemahan sistem yang memungkinkan hal ini terjadi. Hal ini tidak hanya melibatkan Kalapas, tetapi juga perlu diperiksa hingga ke jajaran yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa tidak ada praktik korupsi atau kolusi dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Semua pihak yang terlibat, baik yang di dalam maupun di luar lembaga harus diperiksa untuk memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang yang serupa di masa mendatang. Di sisi lain, masyarakat juga harus diberikan edukasi mengenai bahaya narkoba dan dampaknya, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Kesadaran ini penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih sehat. Selain itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan, sehingga mereka dapat menjadi bagian dari solusi. Dalam konteks yang lebih luas, masalah narkoba di Indonesia merupakan tantangan besar yang harus dihadapi secara menyeluruh, yang mencakup penegakan hukum, rehabilitasi, dan pendidikan. Jadi, meskipun langkah penonaktifan Kalapas adalah langkah yang positif, tetapi harus diikuti oleh berbagai kebijakan dan upaya lain yang mendukung penanganan masalah narkoba secara menyeluruh. Hanya dengan cara ini kita bisa berharap bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjadi tempat penahanan, tetapi juga menjadi rumah rehabilitasi bagi mereka yang menderita akibat penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, perhatian dan tindakan yang berkesinambungan diperlukan untuk memastikan bahwa isu-isu ini tidak hanya diatasi dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang. Ini adalah momen bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersatu dalam menghadapi tantangan besar yang ada dan mewujudkan sistem hukum yang lebih baik dan lebih adil di Indonesia.