Kedua terduga pelaku yang diketahui bekerja sebagai buruh harian di PD Pasar Manado diduga menarik biaya retribusi kepada para pedagang Berita mengenai tindakan pungutan liar (pungli) kepada pedagang di Pasar Bersehati Manado merupakan isu yang sangat penting dan mencolok bagi masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha kecil yang berjuang untuk mempertahankan pendapatan mereka. Tindakan pungli semacam ini tidak hanya merugikan pedagang, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dan transparansi dalam pengelolaan pasar. Dengan adanya biaya retribusi yang dipungut tanpa dasar hukum yang jelas, pedagang merasa tertekan dan berpotensi mengalami kerugian yang signifikan. Penggunaan sistem barcode untuk menarik biaya retribusi menunjukkan adanya upaya modernisasi dalam pengelolaan retribusi pasar. Namun, di balik itu harus ada pertanyaan mengenai legalitas dan transparansi dari sistem tersebut. Apakah penggunaan barcode ini sudah disetujui oleh pihak berwenang? Siapa yang bertanggung jawab atas aliran dana tersebut? Sistem yang baik tidak hanya efisien, tetapi juga harus dibangun atas asas transparansi dan akuntabilitas. Jika tidak, teknologi yang diterapkan hanya akan memperburuk praktik pungli. Dampak dari praktik pungli ini tentunya tidak hanya dirasakan oleh pedagang, tetapi juga kepada konsumen dan masyarakat luas. Ketika pedagang terbebani dengan biaya tambahan yang tidak seharusnya ada, mereka akan cenderung menaikkan harga barang dagangan mereka. Hal ini akan berimbas kepada konsumen, yang pada akhirnya meningkatkan inflasi lokal dan menurunkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk segera mengintervensi dan menertibkan praktik-praktik yang merugikan ini. Ini juga menggugah kesadaran pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik pungutan liar di seluruh Indonesia. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi praktik-praktik yang merugikan ini sangatlah vital. Melalui pelaporan yang transparan dan mekanisme pengaduan yang mudah, masyarakat dapat berperan aktif dalam memberantas pungli. Sebuah langkah yang konstruktif akan sangat dibutuhkan di sini; misalnya, pelatihan bagi para petugas pasar mengenai etika dan prosedur yang benar dalam pemungutan retribusi. Regulasi yang jelas dan ketat harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap biaya yang dibebankan kepada pedagang adalah adil dan sesuai dengan hukum. Pemerintah daerah juga harus menjalankan fungsi pengawasan yang lebih rigor demi melindungi masyarakat dan memberikan rasa keadilan. Di sisi lain, tindakan tegas terhadap pelaku pungli perlu dilakukan untuk memberikan efek jera. Pemberian sanksi, baik itu administratif maupun pidana, dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah terulangnya praktik yang merugikan ini. Dengan demikian, diharapkan pasar dapat kembali menjadi tempat yang adil dan nyaman bagi semua pelaku usaha dan konsumen. Sebagai kesimpulan, kasus pungli di Pasar Bersehati Manado merupakan cerminan lebih luas dari tantangan yang dihadapi oleh sistem ekonomi informal di Indonesia. Keterlibatan semua pihak—pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum—adalah kunci untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat, adil, dan transparan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang merugikan ini tidak lagi terjadi di masa depan.