Pembongkaran itu dilakukan lantaran, dagangan milik PKL tersebut diletakkan di bahu jalan dan melanggar aturan. Berita mengenai pembongkaran 16 bangunan liar oleh Satpol PP-WH Aceh Besar di kawasan Peukan Bada mencerminkan langkah tegas dari pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan dan menjaga tata ruang. Tindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menanggulangi masalah pembangunan yang tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting, terutama di daerah yang berpotensi rawan terhadap kerusakan lingkungan dan penataan wilayah yang tidak teratur. Di satu sisi, pembongkaran ini dapat dipandang sebagai langkah proaktif untuk menghindari kerugian yang lebih besar di masa depan. Bangunan liar sering kali dibangun tanpa izin dan dapat menyebabkan dampak negatif seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat. Dengan menindak tegas bangunan-bangunan tersebut, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan berkelanjutan untuk masyarakat. Namun, di sisi lain, proses pembongkaran bangunan juga dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Pemilik bangunan liar, yang mungkin telah menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam pembangunan tersebut, sering kali harus menghadapi kerugian yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah sosialisasi yang baik, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya tata ruang dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, pemerintah harus mempertimbangkan untuk memberikan solusi alternatif bagi para pemilik bangunan liar, seperti pengalihan lokasi atau bantuan dalam proses legalisasi bangunan jika memungkinkan. Dengan pendekatan yang bijaksana, diharapkan bahwa masyarakat dapat lebih memahami alasan di balik tindakan pemerintah dan mendukung program penataan kota yang lebih baik. Kedepannya, penting juga bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap pembangunan di kawasan-kawasan rawan, agar bangunan liar tidak muncul kembali setelah proses pembongkaran dilakukan. Regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten akan sangat membantu dalam menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, berita tentang pembongkaran ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menegaskan otoritas dan melindungi kepentingan publik. Meskipun tindakan tersebut penting, pemerintah juga harus senantiasa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan masyarakat agar setiap langkah yang diambil dapat membawa manfaat bagi semua pihak. Dengan demikian, upaya penataan ruang dapat berjalan dengan harmonis dan berkelanjutan.