Capim KPK Johanis Tanak mengaku ingin meniadakan operasi tangkap tangan (OTT) seandainya terpilih sebagai ketua KPK di masa depan. Berita mengenai Johanis Tanak yang menyatakan keinginannya untuk menghapus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentunya memicu berbagai reaksi di masyarakat. Dalam konteks upaya pemberantasan korupsi, OTT merupakan salah satu instrumen yang dianggap efektif dalam menangkap para pelanggar hukum dalam kondisi yang sedang melakukan transaksi suap. Dengan langkah tersebut, KPK berusaha untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi yang selama ini mengakar di berbagai sektor. Namun, pernyataan Johanis Tanak menunjukkan adanya pandangan alternatif yang menyatakan bahwa OTT bisa jadi tidak selalu menjadi metode yang paling tepat. Beberapa pihak menganggap bahwa pendekatan preventif dan edukatif dalam hal pemberantasan korupsi mungkin lebih efektif dibandingkan dengan penindakan yang bersifat reaktif. Jika mengacu pada prinsip hukum dan hak asasi manusia, OTT seringkali dipertanyakan dari sudut pandang etika, mengingat cara kerjanya yang terkadang bisa dianggap menimbulkan stigma bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk pada orang-orang yang belum tentu terbukti bersalah. Sikap Komisi III DPR yang memberikan tepuk tangan kepada usulan tersebut juga menunjukkan adanya ketidakpuasan atau ketidaknyamanan terhadap metode penindakan yang selama ini diambil KPK. Ini dapat diartikan sebagai sinyal bahwa lembaga legislatif ingin lebih memiliki kendali dan pengaruh terhadap proses pemberantasan korupsi. Fenomena ini bisa menjadi refleksi nyata dari dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif yang tidak jarang ditandai dengan saling menduduki posisi. Lebih jauh, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang struktur dan fungsi KPK sebagai lembaga independen. Jika OTT dihapus, bisa dikatakan upaya-upaya pencegahan dan penindakan korupsi akan kembali mengandalkan mekanisme lain yang mungkin tidak seefektif menjaring koruptor dari tingkat bawah hingga atas. Ini juga bisa berujung pada privatisasi praktik korupsi yang lebih sistematis tanpa adanya pengawasan yang ketat. Di satu sisi, keinginan untuk mengubah metode penindakan bisa dimaknai sebagai upaya untuk mereformasi KPK agar lebih profesional dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun, di sisi lain, potensi untuk mengurangi efektivitas penindakan korupsi sangat tinggi, mengingat korupsi yang merajalela sering kali tidak dapat dikenali tanpa adanya tindakan nyata yang terukur. Oleh karena itu, perlu ada dialog terbuka antara semua stakeholder dalam upaya mewujudkan pemberantasan korupsi yang lebih baik dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, isu yang diangkat dalam berita tersebut menyiratkan bahwa saat ini terdapat perdebatan yang lebih luas tentang arah pemberantasan korupsi di Indonesia. Apakah KPK perlu direformasi, atau sudah sepatutnya tetap dibekali dengan instrumen penindakan seperti OTT? Dengan adanya pandangan yang berbeda-beda, penting bagi masyarakat untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam diskusi publik guna menghasilkan solusi yang lebih efektif dalam memberantas korupsi, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.